PAYAKUMBUH, ArgumenRakyat.com — Media sosial hari ini menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Publik menilai kehadiran pemerintah justru lewat layar ponsel: apa yang dikerjakan, untuk siapa, dan sejauh mana bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, pejabat dinilai perlu hadir di ruang digital — bukan untuk mencari panggung, tetapi menjelaskan kerja.
Pandangan itu dibedah dalam episode terbaru podcast Kusieh Bendi bersama Yofaldi Rikipe, SIP, CFFL, Direktur Eksekutif Polstra Reset, sebuah lembaga survei dan riset politik. Perbincangan berjalan seputar satu pertanyaan: di mana batas antara kerja nyata dan sekadar konten?
ADVERTISEMENT
Iklan Info Sponsorship →Tiga Pola Pejabat di Ruang Digital
Yofaldi memetakan pejabat ke dalam beberapa karakter berdasarkan keberanian tampil di media sosial. “Ada pejabat yang risk-nya tinggi, artinya dia betul-betul hadir di ruang digital, dan ada pejabat yang menengah — dia hadir tapi risk-nya tidak terlalu tinggi,” ujarnya. Selain itu, ada pula pejabat yang memilih bersembunyi dari publik.
Ketakutan Dirujak Netizen
Salah satu penyebab pejabat menghindari ruang digital, menurut Yofaldi, adalah bayang-bayang politik uang dan rasa takut dirujak warganet. Padahal, ia menilai kehadiran di media sosial justru menjadi cara paling murah menjelaskan kebijakan kepada publik — sepanjang dilakukan dengan rambu yang jelas.
Jangan Sampai Over dan Terlalu Personifikasi
Di sisi lain, ia mengingatkan agar konten pejabat tidak melewati batas. “Jangan sampai over, jangan sampai konten itu terlalu personifikasi. Sepanjang dia bicara kebijakan, menjelaskan proses kebijakan, itu memang harus,” tegasnya. Menurut dia, konten yang hanya menonjolkan sosok tanpa substansi tidak menyelesaikan persoalan publik.
Reach Tinggi Bukan Jaminan Kualitas
Yofaldi menyoroti ukuran keberhasilan konten yang sering salah arah. “Kalau reach-nya tinggi tapi isinya personifikasi, itu sama saja bohong,” katanya. Ia menilai angka jangkauan besar tidak berarti apa-apa bila tidak diikuti penjelasan kebijakan yang bisa dipahami warga.
Sentimen Negatif Bisa Dibalik Jadi Positif
Alih-alih menghindar, Yofaldi mendorong pejabat mengelola kritik dengan strategi komunikasi yang tepat. “Sentimen negatif bisa dikapitalisasi jadi positif kalau strateginya pas,” ujarnya. Karena itu, ia menilai masyarakat pun perlu melihat konten pejabat sebagai bagian dari penjelasan kebijakan, bukan semata-mata pencitraan pribadi.
Kami Bantu Instansi dan Lembaga Menjelaskan Kerja Lewat Konten
Perbincangan ini menegaskan satu hal: menyampaikan kebijakan dan program kepada publik butuh keahlian, bukan sekadar kamera dan unggahan. Di titik itulah Dimensia Creative bekerja.
Produksi yang sudah kami kerjakan:
🎥 Live streaming kegiatan resmi — rapat, seminar, dan agenda kedinasan yang perlu dijangkau warga secara langsung.
📄 Dokumentasi program dan kegiatan — rekam jejak kerja yang rapi untuk laporan maupun publikasi.
🎬 Video profil instansi dan lembaga — menjelaskan peran, layanan, dan capaian dalam bahasa yang mudah dipahami.
🎙️ Podcast kebijakan dan isu publik — seperti kanal Kusieh Bendi, tempat gagasan dibahas bersama tokoh dan praktisi.
Kami terbuka bekerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga riset, kampus, komunitas, dan brand yang ingin menyampaikan pesannya dengan cara yang kredibel dan tetap etis. Satu produksi bisa dipakai untuk banyak kanal: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, hingga artikel di portal berita.
Punya program yang perlu diperkenalkan lebih luas? Mari bicara.
📞 WA: 0812-6349-2788
📋 Proposal & paket: dimensiacreative.com/proposal/
Dimensia Creative — produksi podcast, dokumentasi kegiatan, dan live streaming di Sumatera Barat.
