Komisi III DPR Tunda Rapat karena Kabareskrim Absen

- Jurnalis

Kamis, 20 Agustus 2026 - 12:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi III DPR Tunda Rapat karena Kabareskrim Absen. (Foto: Tribunnews)

Komisi III DPR Tunda Rapat karena Kabareskrim Absen. (Foto: Tribunnews)

JAKARTA, ArgumenRakyat.com — Komisi III DPR RI menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono serta Konsorsium Pembaharuan Agraria pada Kamis (20/8/2026) karena Kabareskrim tidak hadir dalam rapat tersebut.

Rapat Diskors 15 Menit

Rapat yang seharusnya membahas permasalahan pidana terkait konflik agraria struktural itu dibuka langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika.

Setelah dibuka, rapat sempat diskors selama 15 menit untuk menunggu kedatangan Kabareskrim. Karena yang bersangkutan tidak kunjung hadir, rapat dilanjutkan dengan dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro. Para anggota DPR kemudian menyampaikan kekecewaannya.

Baca Juga:  Pengamat Kebijakan UNPAD Sebut Pendirian Universitas Republik Indonesia Perlu Perencanaan Strategis Matang

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Martin Tumbelaka menyayangkan ketidakhadiran Kabareskrim. “Agenda yang begitu penting kita membahas terkait dengan masalah-masalah yang menyentuh langsung dengan masyarakat, tapi dari pihak Mabes Polri, Kabareskrim dalam hal ini tidak bisa hadir,” ucapnya.

Baca Juga:  Komisi III Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Desember

Senada, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Adang Daradjatun menilai pihak kepolisian tidak menghormati undangan DPR. Ia menyoroti rapat yang berkali-kali ditunda karena ketidakhadiran pihak Polri. “Kalau kita terus seperti ini, berat ini. Kita dianggap apa, ngundang dari pihak konsorsium sudah hadir, dari Mabes Polri tidak hadir,” ujarnya.

Para anggota dewan meminta rapat dijadwalkan ulang dan meminta Kabareskrim hadir pada rapat berikutnya agar seluruh persoalan dapat dibahas secara terbuka dan solutif.

Berita Terkait

Personel Gabungan di Monas Bersiap Amankan Demo Jakarta
Dua Kasus Perundungan Anak Berujung Kematian Disorot
Hercules Datangi Kementerian ATR/BPN soal Sengketa Lahan
Kabut Asap Karhutla Kembali Selimuti Palembang
IHSG Berpotensi Menguat Usai Respons Kebijakan Bursa
Motif Penembakan Polisi di Pondok Cabe Masih Didalami
Operasi SAR KM Feronia, 5 Perairan TN Komodo Ditutup
BNPB Petakan 44 Area Terbakar di Sumsel

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:40 WIB

Personel Gabungan di Monas Bersiap Amankan Demo Jakarta

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:34 WIB

Dua Kasus Perundungan Anak Berujung Kematian Disorot

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:29 WIB

Hercules Datangi Kementerian ATR/BPN soal Sengketa Lahan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 10:40 WIB

IHSG Berpotensi Menguat Usai Respons Kebijakan Bursa

Selasa, 20 Oktober 2026 - 10:35 WIB

Motif Penembakan Polisi di Pondok Cabe Masih Didalami

Berita Terbaru

Pentas seni tradisional randai Minangkabau di lapangan dengan rumah adat beratap gonjong di belakangnya. (Foto: Dok. Wikimedia Commons/Deni Dahniel (CC BY-SA 4.0))

Budaya

Tradisi Lukah Gilo Solok Difilmkan agar Tak Lenyap

Selasa, 20 Okt 2026 - 16:46 WIB

Lembar uang rupiah kertas, ilustrasi pengelolaan anggaran daerah. (Foto: Dok. Wikimedia Commons/Pak.syafda (CC BY-SA 4.0))

Daerah

Efisiensi Anggaran, Pokir DPRD 50 Kota Tak Tersalur

Selasa, 20 Okt 2026 - 16:45 WIB

Personel Gabungan di Monas Bersiap Amankan Demo Jakarta. (Foto: iNews.id)

Nasional

Personel Gabungan di Monas Bersiap Amankan Demo Jakarta

Selasa, 20 Okt 2026 - 11:40 WIB

Dua Kasus Perundungan Anak Berujung Kematian Disorot. (Foto: Dok. DPR)

Nasional

Dua Kasus Perundungan Anak Berujung Kematian Disorot

Selasa, 20 Okt 2026 - 11:34 WIB

Hercules Datangi Kementerian ATR/BPN soal Sengketa Lahan. (Foto: CNN Indonesia)

Nasional

Hercules Datangi Kementerian ATR/BPN soal Sengketa Lahan

Selasa, 20 Okt 2026 - 11:29 WIB