ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menembus level Rp17.645 per dolar AS berpotensi memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengingatkan bahwa pelemahan rupiah yang berkepanjangan akan menambah beban biaya produksi industri, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Peringatan ini muncul di tengah optimisme pemerintah yang justru menilai fundamental ekonomi nasional masih kuat.
Rupiah Tembus Rp17.645, Beban Industri Meningkat
Berdasarkan data Reuters, Senin (18/5/2026), nilai tukar rupiah berada di level Rp17.645 per dolar AS. Angka ini mencatat pelemahan sebesar 1,17 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Mohammad Faisal menjelaskan bahwa pelemahan ini berdampak signifikan terhadap biaya produksi industri. “Biaya produksi ini mengalami peningkatan karena ada peningkatan juga harga dari negara asalnya,” ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (18/5/2026). Menurutnya, sektor industri yang paling rentan terdampak adalah kimia, farmasi, serta makanan dan minuman.
Potensi PHK Mengintai, Industri Bisa Lakukan Efisiensi
Faisal menilai bahwa industri akan merespons peningkatan biaya produksi dengan melakukan efisiensi. Salah satu langkah efisiensi yang paling memungkinkan adalah mengurangi jumlah tenaga kerja. “Kalau penjualan itu turun, otomatis mengurangi jumlah tenaga kerja. Jadi memang ada potensi PHK,” lanjut Faisal. Saran dari Faisal bagi pelaku industri adalah mencari alternatif pasokan dari dalam negeri jika memungkinkan.
Meski pelemahan rupiah mengkhawatirkan, pemerintah justru menyuarakan optimisme. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengeklaim kondisi ekonomi Indonesia masih bagus. “Enggak usah takut, fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/5/2026). Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2026 mencapai 5,6 persen, dengan kontribusi terbesar dari belanja masyarakat yang masih cukup baik. Presiden Prabowo Subianto pun telah mengumpulkan jajaran menteri ekonomi dan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat terbatas di Istana untuk membahas strategi stabilisasi rupiah. Baca analisis lebih lanjut di Republika Online dan Kompas.com.(**)
