ARGUMENRAKYAT.COM, SUMBAR – Risalah berjudul Sitoeasi Politik Loear dan Dalam Negeri yang ditulis oleh Tan Malaka merupakan salah satu dokumen politik paling krusial dalam sejarah awal revolusi Indonesia. Melalui teks ini, Tan Malaka tidak sekadar membaca situasi domestik pasca-proklamasi, tapi dirinya juga meletakkannya dalam sebuah peta sosiologis-ekonomi global yang komprehensif.
Sebagai seorang pemikir marxis yang ulung, pria yang pernah bertemu dengan Ho Chi Minh bahkan sebelum Sukarno ini menggunakan pisau analisis yang tajam untuk membedah bagaimana kontradiksi kapitalisme internasional secara langsung membentuk nasib dan arah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Analisis Krisis Global dan Kegagalan Institusi Internasional
Tan Malaka mengawali argumennya dengan premis geopolitik yang kuat: bahwa Indonesia tidak berdiri di ruang hampa, tapi bagian dari ekosistem dunia yang didominasi oleh negara-negara kapitalis. Ia menyoroti fenomena krisis ekonomi siklikal (cyclical economic crisis) yang melanda dunia barat sejak Perjanjian Versailles hingga puncaknya pada Great Depression tahun 1929.
Dalam pandangan Buyuang Pandam Gadang ini, krisis tersebut lahir dari cacat bawaan sistem kapitalisme itu sendiri, di mana produksi berlebih (overproduction) terjadi demi mengejar profit, namun mengabaikan daya beli massa rakyat sehingga menciptakan pengangguran massal.
Dalam menyoroti dinamika ini, Tan Malaka menuliskan narasi asli yang menggambarkan kondisi kontradiktif di negara kapitalis terbesar, Amerika Serikat:
“Sedang dalam negeri itoe gandoem jang ditanam, dipotong diangkoet, diirik dengan tractor bertimboen-timboen banjaknja, tetapi bertimboen timboen poela jang lapar, jang tak berbadjoe, berkeliaran mentjari kerdja dan sjarat hidoer.” Tulisnya dalam risalah tersebut.
Lebih lanjut, ia bersikap skeptis terhadap institusi internasional seperti Volkenbond (Liga Bangsa-Bangsa) maupun bentukan barunya, United Nations (PBB). Bagi Tan Malaka, lembaga-lembaga ini mengalami asimetri institusional (institutional asymmetry) karena dikendalikan oleh para imperialis itu sendiri.
Bagaimana mungkin sebuah badan internasional dapat menegakkan keadilan jika para aktor utamanya adalah para penjarah kolonial? Ia menegaskan ketidakpercayaannya melalui kalimat berikut:
“Pertentangan dalam diri sendiri, diantara para pemimpin Volkenbond itoelah jang sebenarnja menghantjoerkan Volkenbond itoe. Pertentangan itoe tergambar pada pembagian doenia kapitalis-imperialis: the haves and the have-nots.”
Anatomi Kolonialisme Belanda dan Kelemahan Kelas Menengah Domestik
Ketika mengalihkan pandangannya ke dalam negeri, pria yang juga memiliki nama Ilyas Husein tersebut membedah struktur ekonomi kolonial Belanda yang ia sebut tidak memiliki karakter industrialis sejati. Belanda dipandang sebagai negara yang ekonominya berbasis agraria dan dagang, atau ia sebut memiliki mentalitas “kruidenier” (tauke/pedagang kecil). Akibatnya, Indonesia selama 350 tahun sengaja dipertahankan sebagai wilayah ketergantungan ekonomi (economic dependency) yang hanya mengeksploitasi sektor pertanian dan bahan mentah tanpa menyentuh industrialisasi berat.
Di samping itu, dampaknya dari struktur ini adalah absennya kelas borjuis manufaktur nasional yang kuat di Indonesia. Kaum intelektual dan kelas menengah Indonesia justru lahir dari rahim birokrasi kolonial dan ini adalah fakta masa lalu, apa yang ia sebut sebagai boerdjoeis ambtnaar (borjuis pegawai).
Ketiadaan basis ekonomi mandiri ini membuat kelompok elit pribumi sering kali bimbang, oportunis, dan mudah terombang-ambing antara mendukung radikalisme rakyat atau tunduk pada penguasa baru, seperti yang terjadi saat pendudukan Jepang.
Tan Malaka melihat kontradiksi ini sebagai peluang sekaligus tantangan bagi struktur kelas sosial (social class stratification) di Indonesia:
“Karena tak ada kelas-tengah jang koeat maka Moerba Indonesia tak banjak mendapat rintangan boeat mengadakan, tindakan sosialis”
Diplomasi Bamboe Roentjing dan Manifesto Kemerdekaan 100%
Bagian paling bergelora dari risalah ini adalah penolakan mutlak Tan Malaka terhadap segala bentuk kompromi politik yang mengarah pada status otonomi, Commonwealth, atau Dominion di bawah bayang-bayang imperialisme Barat. Baginya, diplomasi yang lembek hanya akan mengembalikan kapital asing untuk mengisap kekayaan bumi seolah-olah Indonesia kembali ke masa sebelum perang.
Ia mengonseptualisasikan kekuatan perlawanan fisik rakyat sebagai bentuk kedaulatan populer (popular sovereignty) yang ia sebut secara metaforis sebagai “diplomasi bambu runcing”. Melalui kekuatan massa akar rumput (Moerba), Indonesia mampu membalikkan peta kekuatan militer modern. Mengenai hak fundamental bangsa untuk merdeka sepenuhnya, ia menulis dengan sangat retoris, “Hak itoe ialah hak-alam, hak jang diwarisi, oleh Rakjat Indonesia dari Alam Indonesia, jalah geboorte-recht, birthright. Kemerdekaan itoe mestinja 100%, Baroe bisa kelak Indonesia Merdeka mengambil semoea tindakan jang bisa memperlindoengi kemakmoeran dirinja dari serangan asing.”
Tan Malaka sadar bahwa jalan revolusi ini penuh dengan faksionalisme dan konflik internal yang mengerikan. Namun, solusi yang ia tawarkan bukan tunduk pada tekanan Sekutu atau PBB, tapi adakah membangun solidaritas kolektif yang kokoh, begini kata pria yang dikagumi Adam Malik tersebut, “Berhoeboeng dengan semoeanja pertjektjokan dan kekaloetan ini pada pihak kita, dan ketetapan hati moesoeh mendjadjah kita kembali, maka kami tergopoh gopoh mengoesoelkan “PERSATOEAN PERDJOEANGAN” ini.”
Dapat kita ketahui kesimpulan maupun benang merahnya, yaitu melalui risalah Sitoeasi Politik Loear dan Dalam Negeri, Tan Malaka berhasil membuktikan dirinya sebagai pemikir visioner yang mampu mengintegrasikan analisis ekonomi-politik global dengan realitas sosiologis domestik. Kemerdekaan 100% bukanlah angan-angan utopis, tapi baginya sebuah keharusan logis agar Indonesia keluar dari lingkaran setan eksploitasi kapitalisme internasional. Dokumen ini tetap menjadi pengingat abadi bahwa kedaulatan sejati suatu bangsa bersumber dari kesadaran dan kekuatan kolektif rakyatnya sendiri, bukan dari belas kasihan meja-meja diplomasi luar negeri.
