ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Gesekan politik membara di ruang sidang Senayan. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, melayangkan protes keras terhadap Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. Pigai mendesak politikus NasDem tersebut mencabut pernyataannya yang menyebut rencana pembentukan kantor wilayah Kementerian HAM tidak mendasar dan membebani keuangan negara.
Persoalan ini memuncak pasca-Komisi XIII menunda persetujuan usulan anggaran Kementerian HAM tahun 2027 pada Rabu, 10 Juni 2026. Dewan meminta refocusing dan restrukturisasi anggaran sebelum pembahasan berlanjut.
Merespons narasi yang berkembang, Pigai memberikan konfirmasi bernada retoris dan argumentatif melalui perspektif pertanggungjawaban publik nya, “Jika Ketua Komisi XIII DPR RI punya marwah, seharusnya pernyataannya harus dihapuskan karena tidak punya bukti dan tidak kredibel. Pernyataannya pada saat giat rapat kerja beberapa waktu lalu, justru keliru dan menyesatkan publik,” ungkap Pigai dalam keterangannya, dilansir Senin (15/6/2026) dari Tirto.id.
ADVERTISEMENT
Iklan Info Sponsorship →Alumnus STPMD APMD itu menjelaskan bahwa institusinya tidak pernah menyisipkan draf alokasi untuk pembangunan gedung baru dalam rancangan anggaran 2027. Tuduhan yang dialamatkan ke kementeriannya dinilai tidak berlandaskan pada dokumen validasi serta pemaparan resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dokumen tersebut, klaim Pigai, sejatinya telah didistribusikan secara komprehensif kepada legislator. Pigai kembali menuturkan, “Kami dari Kemenham RI sudah bagikan bahan resmi sebelum rapat, jadi semua fraksi sudah ketahui,” tegas Pigai.
Menurut pria kelahiran Kabupaten Paniai itu, proyeksi anggaran 2027 didedikasikan untuk penguatan institusi, implementasi program pemajuan, penegakan HAM, serta akselerasi kapasitas organisasi demi mandat konstitusi. Alih-alih membangun fisik gedung, fokus dialihkan pada pembentukan kantor wilayah baru di daerah berbeban kerja tinggi demi memperluas kehadiran negara.
Struktur SDM juga diperkuat lewat penyiapan mediator serta analis HAM. Di seberang meja, parlemen memiliki kalkulasi ekonomi-politik tersendiri. Willy Aditya berkukuh pada prinsip efisiensi fiskal makro dan menganggap ekspansi infrastruktur bukan prioritas mendesak di tengah ancaman resesi global.
Dalam forum legislatif yang sarat dialektika kebijakan publik tersebut, Willy menyampaikan pandangan kritisnya yang bernuansa pragmatis, “Enggak usah bangun kantor. Enggak usah. Kantornya sudah ada. Ini beban negara lagi. Negara sedang krisis. Perawatannya. Kita berpikir progresif begitu,” kata pria kelahiran Solok tersebut.
Bagi Willy, Kementerian HAM semestinya murni berorientasi pada pelayanan berbasis masyarakat ketimbang terjebak dalam urusan logistik perkantoran. Polemik anggaran ini pun kini menyisakan tanda tanya besar terkait titik temu antara urgensi birokrasi dan penghematan uang rakyat.
