JAKARTA, ArgumenRakyat.com — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai momentum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan negara secara jernih, objektif, dan menyeluruh, bukan sekadar menimbang berhasil atau tidaknya program, melainkan mengukur dampaknya bagi Ketahanan Nasional Indonesia.
Evaluasi itu, menurut pandangan yang dibangun dari ilmu Ketahanan Nasional, tidak cukup bersandar pada angka pencapaian program, pernyataan pejabat, kritik oposisi, atau perdebatan di media sosial. Semua itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi, tetapi belum memberi gambaran utuh mengenai kondisi bangsa.
Ruang publik hari ini memang riuh. Perdebatan pengamat di televisi, celoteh warganet, hingga produksi narasi lewat konten dan podcast yang menampilkan pendapat pro dan kontra terhadap pemerintah menjadi pemandangan harian. Iklim tersebut merupakan konsekuensi demokrasi liberal hasil Reformasi 1998 yang mengubah konstruksi kehidupan bernegara dari era Orde Baru.
ADVERTISEMENT
Iklan Info Sponsorship →Membedakan Kritik dan Perang Persepsi
Dalam kerangka itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap menjadi bagian sah dari demokrasi. Kritik yang berbasis fakta justru membantu pemerintah menemukan kelemahan, memperbaiki kebijakan, dan meningkatkan kualitas tata kelola, sehingga tidak semestinya diperlakukan sebagai ancaman.
Persoalan muncul ketika ruang publik dipenuhi manipulasi informasi, disinformasi, dan provokasi yang disengaja. Tekanan semacam itu kerap disebut perang kognitif atau cognitive warfare. Sasaran utamanya bukan lagi wilayah atau sumber daya alam, melainkan alam pikiran, persepsi, dan sikap masyarakat, dengan tujuan akhir melemahkan kewibawaan pemerintahan yang sah. Gejolak politik di Nepal, Bangladesh, dan Venezuela sering dibaca dalam kerangka tersebut, meski latar belakang setiap negara berbeda.
Karena itu, peran negara bersama kelompok masyarakat sipil dinilai penting sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat. Keterbukaan informasi memang napas demokrasi, tetapi ia menuntut kewaspadaan agar tidak berkembang menjadi kesenjangan komunikasi yang makin dalam.
Membaca Dua Tahun Lewat Asta Gatra
Ilmu Ketahanan Nasional menawarkan cara baca menyeluruh melalui pendekatan Asta Gatra: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, sumber kekayaan alam, demografi, serta geografi. Dengan pendekatan ini, kebijakan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau target pertumbuhan, melainkan juga dari daya beli masyarakat, kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan, dan kemampuan menghadapi gejolak ekonomi global. Kebijakan politik pun dinilai bukan hanya dari stabilitas pemerintahan, tetapi juga dari kualitas demokrasi, kepastian hukum, serta kepercayaan publik.
Penilaian yang hanya berpegang pada satu bagian akan melahirkan kesimpulan tidak utuh, ibarat kisah orang buta yang memegang bagian tubuh gajah lalu menyimpulkan bentuknya dari potongan yang tersentuh. Perspektif itu sejalan dengan pandangan pengamat geopolitik John J. Mearsheimer soal realisme ofensif: politik internasional adalah arena persaingan kekuatan, sehingga kepentingan nasional tidak bisa digantungkan pada negara lain.
Pada akhirnya, ukuran penting dua tahun pemerintahan bukan hanya sejauh mana program dijalankan, melainkan seberapa besar proses tersebut memperkuat daya tahan bangsa menghadapi tekanan dari dalam maupun luar negeri. Artikel ini merupakan bagian kesatu dari rangkaian tulisan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Oleh: Dr. Anton Permana, Direktur Tanhana Dharma Mangruva Institute, alumni Lemhannas RI (PPRA LVIII). (BERSAMBUNG)
