ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Dinamika kebebasan berpendapat dan diskursus politik nasional kembali memanas. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi substansial terkait argumennya mengenai hak pemerintah untuk melancarkan kritik balasan terhadap para pengkritik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa narasi pertentangan tersebut sejatinya tidak dialamatkan kepada publik secara luas, tapi secara spesifik menyasar entitas atau kelompok tertentu yang dikategorikan sebagai “londo ireng”.
”Mengkritik londo ireng boleh dong. Kan nggak ditunjukkan ke rakyat secara umum. Itu kan ke kelompok-kelompok kritis yang kita duga sebagai londo ireng. Bukan untuk masyarakat secara umum,” kata Hasan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026) sebagaimana dilansir dari Tirto.id.
Dalam konstelasi komunikasi politik istana, Hasan mendefinisikan terminologi londo ireng sebagai entitas yang cenderung memelihara narasi pesimisme dalam memandang dinamika pembangunan bangsa. Pihak-pihak tersebut disinyalir bergerak di ruang publik dengan narasi yang seolah-olah sejalan dengan agenda kepentingan nasional.
Istilah ini mengemuka pasca-disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam panggung pidatonya, yang mereferensikan oknum jurnalis, pengamat, hingga organisasi masyarakat sipil (LSM) yang dinilai kerap mencari celah preseden buruk pemerintah serta terafiliasi dengan agenda asing.
Dalam kacamata pemerintah, lontaran narasi tersebut diklaim sekadar instrumen peringatan dini agar seluruh elemen bangsa mengonsolidasikan barisan.
”Sepertinya kok lebih suka pesimis melihat kehidupan bangsa kita dan mereka kan ada yang berprofesi seolah-olah sama-sama kita kan gitu. Jadi buat kita ini sebagai peringatan saja bahwa harusnya kan kita bersama-sama bersatu,” ujar pria yang pernah bersekolah di SMAN 2 Bukittinggi itu.
Guna menjaga stabilitas politik, pemerintah mengklaim berupaya memperkuat sinergi nasional ketimbang membiarkan fragmentasi publik terus terjadi.
”Tidak memperbanyak kegaduhan, tapi justru memperbanyak kekompakan. Kita harus memperbanyak optimisme, mengurangi pesimisme, memperbanyak kepercayaan diri terhadap bangsa kita dan menghilangkan rasa-rasa pesimis lah. Sehingga kita bisa maju lebih cepat,” tegasnya.
Sebelumnya, pernyataan Hasan mengenai prinsip kritik dua arah sempat memicu polemik luas di media sosial. Langkah defensif ini diambil untuk menguatkan retorika Presiden Prabowo yang memantik isu londo ireng dalam orasinya pada Puncak Peringatan Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7/2026).
Pada potongan video yang viral di media sosial, Hasan menegaskan eksistensi kebebasan berekspresi seharusnya beroperasi secara simetris di mana: “Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda.”
Atas dasar konsistensi demokrasi tersebut, ia menegaskan bahwa jajaran eksekutif memiliki hak berimbang untuk melakukan klarifikasi resmi maupun serangan balik konseptual terhadap pihak-pihak yang dituding menyebarkan misinformasi atau framing destruktif.
