Negara Makin Kuat, Pasar Makin Dikontrol: Rakyat Diuntungkan atau Dibatasi?

ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Arah kebijakan pemerintah tahun 2026 menunjukkan tren nyata. Negara kian dominan mengatur roda ekonomi. Di bawah Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil langkah strategis demi stabilitas nasional. Mulai dari pengendalian harga energi hingga intervensi pasar valuta asing oleh Bank Indonesia.

Di permukaan, semua tampak terkendali. Harga BBM tidak melonjak dan inflasi terjaga. Otoritas terkait pun mampu meredam gejolak besar. Namun, sebuah pertanyaan mulai mengusik: apakah rakyat benar-benar merasakannya, atau stabilitas ini hanya indah di atas kertas?

Angka Cantik di Atas Kertas vs Realita Isi Dompet

Negara kini lebih aktif menentukan arah ekonomi. Mekanisme tidak lagi sepenuhnya milik pasar. Bank Indonesia memperkuat langkah ini. Mereka menahan suku bunga acuan pada level 4,75 persen. Selain itu, pengawasan keuangan diperketat guna mengantisipasi risiko global.

Ekonom menyebut fenomena ini sebagai “stabilitas defensif”. Negara bekerja keras menahan guncangan melalui APBN dan subsidi. Namun, masyarakat mulai merasakan dampaknya. Secara makro, BPS mencatat inflasi Maret 2026 sebesar 3,48 persen, turun dari Februari.

Sayangnya, realita lapangan membenturkan angka cantik tersebut. Kelompok pangan justru menjadi penyumbang utama inflasi. Data PIHPS Nasional 7 April 2026 mencatat harga yang mencekik. Cabai rawit merah tembus Rp85.550/kg. Daging sapi menyentuh Rp146.550/kg, dan ayam ras di kisaran Rp44.000/kg. Inilah paradoksnya: angka makro stabil, namun rasa aman ekonomi rakyat kecil belum tercipta.

Dilema Stabilitas: Perlindungan Negara atau Pembatasan Ekonomi?

Pemerintah memandang intervensi ini sebagai langkah preventif. Mereka menilai kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Namun bagi pelaku pasar, kebijakan ini justru membatasi ruang gerak. Kebijakan pusat kini mendikte mekanisme yang seharusnya berjalan alami.

Dalam jangka pendek, kontrol kuat memang meredam gejolak. Namun jangka panjang, dominasi negara berisiko menciptakan ketergantungan. Pasar menjadi tidak fleksibel. Pelaku usaha pun ragu untuk berekspansi. Pemerintah kini di posisi sulit. Melepaskan pasar berisiko memicu harga liar, namun terlalu mengontrol bisa mematikan dinamika ekonomi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan soal seberapa kuat negara mengatur. Ukurannya adalah dampak nyata bagi taraf hidup orang banyak. Jika stabilitas makro gagal menurunkan biaya hidup riil, publik tentu akan bertanya-tanya. Bagi masyarakat, rumusnya sederhana: mereka tidak peduli siapa yang mengendalikan, mereka hanya ingin hidup yang lebih ringan.(**)