ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Kritik publik mengalir deras menyelisik urgensi pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Entitas anyar di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ini dituding memicu inefisiensi dan memperpanjang rantai birokrasi. Namun, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, segera menepis skeptisisme tersebut melalui jaminan akuntabilitas tata kelola.
Di samping itu, efisiensi kelembagaan diukur dari interaksi antara kejelasan fungsi dan akuntabilitas performa. Memvalidasi premis tersebut, Dony memberikan argumentasi definitifnya dalam konferensi pers di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Tirto.id, “Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa dengan berdirinya Danantara kami memiliki komitmen yang kuat dari semua level bahwa Danantara ini harus beroperasi secara transparan,” ucap alumnus Universitas Padjajaran itu.
Menurut Dony, yang juga menakhodai Badan Pengaturan (BP) BUMN, rigositas transparansi ini merupakan mandat universal bagi seluruh perusahaan berpelat merah. Menegaskan komitmen institusional secara komprehensif, ia menambahkan:
“Kita punya komitmen yang kuat bahwa seluruh BUMN, tidak hanya DSI, tetapi seluruh BUMN harus dikelola dengan baik dan transparan,” ungkapnya.
Di sisi lain, pembenahan internal DSI terus bergulir. Setelah menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama, Danantara kini tengah merampungkan rekrutmen dewan komisaris dan direksi. Merujuk pada proses meritokrasi penataan struktur organisasi, ia memaparkan fase mutakhirnya:
“Ini juga sedang dilakukan proses seleksi yang ketat dan Insya Allah mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim,” tegas pria kelahiran Luhak Nan Tuo tersebut.
