ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA- Pemerintah resmi menggandeng Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai penggerak Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Langkah ini membuka akses kerja bagi para pidana, namun menyisakan pertanyaan pahit bagi ribuan sarjana S1 yang masih sulit mendapatkan pekerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, resmi mempekerjakan warga binaan Lapas Kelas 1 Tangerang. Mereka bertugas di dapur program MBG.
Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa pihaknya tidak memilih tenaga kerja sembarangan. “Mereka (warga binaan) ini sudah dites psikolog, dites kesehatan, dan segala macam secara ketat,” ujarnya.
Para napi hanya diperbolehkan mencuci dan membersihkan kemasan. Mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam proses memasak atau memegang benda tajam. Sebanyak empat hingga lima orang sipir selalu berjaga di pintu depan, belakang, hingga area jendela selama jam operasional.
Pemerintah merancang program ini sebagai sarana pembinaan. Napi bisa tetap produktif sambil menjalani masa tahanan. Mereka juga mendapat keterampilan sebelum kembali ke masyarakat.
Nasib Sarjana S1 Justru Terkatung-katung
Di sisi lain, nasib para sarjana S1 di luar sana sangat berbeda. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2026 mencapai 4,68 persen. Total pengangguran mencapai 7,24 juta orang.
Deputi Kemenko PM Abdul Haris mengungkapkan data mengkhawatirkan. Setiap tahun, perguruan tinggi menyumbang hampir 1 juta pengangguran baru. “Jangan sampai kampus hanya menjadi fabrikasi pengangguran,” tegasnya dalam forum diskusi di Surabaya.
Mengapa para sarjana sulit merebut posisi kerja? Pengamat ketenagakerjaan Tadjuddin Noer menyebut sektor formal hanya mampu menyerap 40 persen angkatan kerja. Sisanya, 60 persen, terlempar ke sektor informal atau prekariat. Akibatnya, banyak sarjana terpaksa menjadi ojek online.
Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco juga menyoroti ketimpangan kurikulum. Setiap tahun, Indonesia meluluskan 490.000 sarjana pendidikan. Namun kebutuhan pasar untuk guru baru hanya sekitar 20.000 orang per tahun. Terjadi surplus besar-besaran.
Era digital juga menuntut kompetensi spesifik. Kecerdasan buatan, data analitik, dan ekonomi hijau menjadi kebutuhan industri. Sayangnya, banyak kampus belum mengajarkan hal itu secara maksimal.
Ironi di Tengah Program MBG
Program MBG yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto memang telah menciptakan hingga 1,5 juta lapangan kerja. Namun publik bertanya: mengapa alokasi tenaga kerja itu justru masuk ke Lapas?
Mengapa tidak diberikan kepada lulusan S1 fresh graduate yang kelimpungan mencari pekerjaan? Pengamat kebijakan publik menilai, pemerintah punya urgensi memenuhi target produksi MBG. Mereka butuh tenaga kerja yang tersedia tanpa rekrutmen dan pelatihan panjang.
Sayangnya, kelompok tenaga kerja yang paling tersedia adalah warga binaan. Mereka sudah berada di lokasi dan terstruktur. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan.
Jika kampus tidak segera menyesuaikan kurikulum dengan pasar, dan pemerintah terus memprioritaskan sumber daya manusia non-terdidik, maka ke depannya akan semakin banyak sarjana kehilangan arah. Mereka akhirnya banting setir ke profesi apa pun demi bertahan hidup—bahkan jika harus bersaing dengan napi di dapur MBG.(**)
