ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya memberikan sinyal kuat bahwa tata kelola anggaran negara bakal diperketat, terutama terkait program-program raksasa pemerintah. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan evaluasi mendalam mengenai efisiensi berkelanjutan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Purbaya menekankan pentingnya penghematan demi menjaga stabilitas fiskal, tanpa harus mengorbankan kualitas program yang ditujukan untuk masyarakat tersebut.
“Saya pikir cukup signifikan tapi nanti biar Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) yang mengumumkan,” ujar Purbaya Jum’at, 26 Juni 2026, di kantornya.
Pertemuan krusial yang berlangsung pada akhir Juni 2026 tersebut membedah ulang postur anggaran MBG yang semula direncanakan mencapai ratusan triliun rupiah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemotongan alokasi pos-pos non-esensial dalam distribusi program agar tidak menjadi beban APBN.
Kendati enggan mendahului pengumuman resmi mengenai nominal pasti penghematan tersebut, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak menampik bahwa arah kebijakan fiskal saat ini menuntut pemangkasan yang agresif namun terukur.
Ketika didesak oleh awak media mengenai seberapa besar efisiensi yang ia harapkan secara pribadi dari program MBG ini, sang Bendahara Negara melontarkan pernyataan yang cukup menggelitik sekaligus tegas: “Kalau saya maunya nol, tapi enggak bisa kan. Dan kalau berhenti juga enggak benar karena programnya program yang bagus, tinggal implementasi hanya diperbaiki,” tururnya.
Pria yang pernah menjadi Dosen Pascasarjana (S3) di bidang Ekonomi Bisnis di Universitas Indonesia (UI) itu menambahkan bahwa fokus utama Kemenkeu adalah mengamankan sirkulasi keuangan negara. “Cukup signifikan pengurangannya. Yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman,” tegas Purbaya.
Kemenkeu pun menyatakan sepakat atas segala usulan pemotongan pos anggaran yang diajukan internal BGN, bahkan mendorong jika nominalnya bisa diperbesar lagi. “Saya setuju, apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi… tapi biar programnya jalan,” imbuhnya.
Selain soal pos anggaran, Kemenkeu menyoroti lemahnya fungsi pengawasan implementasi program di tingkat daerah. Untuk mengatasi kebocoran distribusi, Purbaya mengambil langkah intervensi taktis dengan mengerahkan jaringan vertikal kementeriannya di daerah untuk memantau langsung Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG).
“Kalau gitu ya sudah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala,” ucap Purbaya.
Pengawasan ketat ini bahkan melibatkan opsi sanksi penghentian anggaran secara sepihak jika ditemukan ketidakberesan di lapangan. “Mereka juga setuju kalau enggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu,” sambungnya.
Di sisi lain, alumnus Teknik Elektro (ITB) itu juga menerangkan, bahwa langkah efisiensi dan perombakan struktur ini merupakan bukti ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, perbaikan manajemen internal ini ditujukan untuk memangkas birokrasi yang gemuk. “Fakta bahwa kepala yang sebelumnya masuk itu kan artinya apa? Pak Prabowo serius memperbaiki tata kelola dan efisiensi MBG dan efisiensi penggunaan anggaran. Jadi enggak main-main itu,” cetus Purbaya.
Kendati pos anggaran dipangkas secara masif, Menkeu memastikan bahwa pemotongan tersebut tidak akan mengurangi kualitas gizi atau porsi makanan yang diterima oleh anak-anak sekolah. Penghematan murni disisir dari optimalisasi rantai pasok, manajemen logistik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui formula baru ini, pemerintah berharap program prioritas nasional tetap berjalan optimal tanpa memicu risiko defisit anggaran yang membengkak di akhir tahun anggaran.
