ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Pemerintah memperluas digitalisasi BBM bersubsidi. Program ini berlangsung secara full digital di seluruh SPBU per akhir April 2026. Langkah ini awalnya disebut sebagai solusi jitu. Targetnya menekan kebocoran APBN. Namun di lapangan, kebijakan ini justru memicu kekhawatiran mendalam. Kelompok masyarakat kecil paling merasakan dampaknya. Terutama sopir angkot dan petani dari pelosok.
Kendala Teknis dan Gaptek di Balik Target Efisiensi APBN
Sekarang, pemerintah mewajibkan QR Code untuk beli Pertalite dan Solar. Sistem ini terhubung langsung dengan data kendaraan di aplikasi Pertamina. Akibatnya, pompa SPBU otomatis menolak kendaraan tidak terdaftar. Kendaraan tanpa kode verifikasi digital juga ikut ditolak. Kebijakan ini langsung menghantam pekerja informal. Sopir angkot kebanyakan masih pakai ponsel lama, bukan smartphone. Petani sangat butuh Solar untuk mesin pompa dan traktor. Sayangnya, mereka sering terkendala dokumen administrasi digital.
Masalah paling krusial muncul di pelosok dan pinggiran kota. Daerah tersebut memiliki infrastruktur internet yang belum stabil. Proses pemindaian QR Code kerap gagal. Akibatnya, antrean panjang terjadi di SPBU. Antrean ini menghambat waktu kerja para sopir. Selain itu, antrean juga mengganggu distribusi logistik pangan. Dampak implementasi penuh mulai terasa pada kuartal kedua 2026. Pengetatan anggaran subsidi energi turut memperparah situasi. Pemerintah menargetkan efisiensi APBN sekitar Rp25,5–30,9 Triliun per tahun. Mereka ingin meraih target itu lewat sistem digitalisasi. Sayangnya, target efisiensi kini berbenturan dengan realitas sosial pahit di lapangan.
Seorang sopir angkot melontarkan keluhan tajam. Ia berbicara dalam sebuah diskusi publik di terminal. “Digitalisasi itu bagus untuk orang kota,” ujarnya. “Tapi bagaimana dengan kami? Ponsel saya hanya bisa telepon dan SMS.” Selain keterbatasan perangkat, hambatan “gaptek” juga menjadi tembok besar. Banyak petani dan nelayan kecil merasa prosedur pendaftaran digital terlalu rumit. Prosedurnya juga birokratis. Akhirnya, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Harganya jauh lebih mahal. Mereka tetap harus bekerja demi kebutuhan hidup.
Alternatif Solusi: dari Fuel Card hingga Perluasan Akses Fisik
Menghadapi situasi ini, para pengamat kebijakan publik mendesak pemerintah. Pemerintah jangan hanya mengandalkan sistem smartphone-based. Mereka menyarankan opsi “Kartu Subsidi Fisik”. Kartu ini diperuntukkan bagi warga yang terverifikasi tidak mampu memiliki perangkat digital. Menariknya, usulan ini bukan sekadar wacana kosong. Saat ini, pemerintah melalui BPH Migas tengah menjalankan proyek percontohan. Namanya Fuel Card, yaitu kartu kendali fisik. Mereka mengujicobakannya di Batam. Program ini menjadi alternatif nyata bagi masyarakat tanpa akses ke smartphone. Jika pemerintah segera memperluas solusi ini secara nasional, maka digitalisasi tidak akan berubah menjadi diskriminasi baru terhadap rakyat kecil. Sebaliknya, jika pemerintah terus memaksakan sistem digital murni tanpa pendampingan fisik, maka efisiensi triliunan rupiah hanya akan terbayar dengan kesulitan jutaan sopir angkot dan petani.(**)
