ARGUMENRAKYAT.COM, SUMBAR – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Kerja (RAKER) bersama Menteri Keuangan (MENKEU) RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
Rapat yang dilaksanakan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Senin (22/6/2026) ini bertujuan untuk membahas Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal, khususnya mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sorotan Terhadap Kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD)
Dalam rapat tersebut, salah satu anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat menyoroti perihal kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat agar dibuatkan aturan yang lebih fleksibel.
ADVERTISEMENT
Iklan Info Sponsorship →“Karena di Sumatra, terkhusus Sumatra Barat itu tidak semua daerah harus melakukan revitalisasi setelah pasca bencana alam kemarin pak,” ungkap Cerint Iralloza Tasya.
Ia memberikan contoh bahwa Kota Bukittinggi adalah salah satu daerah di Sumatra Barat yang tidak terkena dampak dari bencana alam. Namun, dana untuk perbaikan di daerah tersebut tersedia tetapi tidak bisa digunakan.
“Nah, itu sampai hari ini menjadi perdebatan,” kata Cerint.
Usulan Ruang Aktif dan Kepercayaan Bagi Pimpinan Daerah
Cerint berpesan kepada Pemerintah agar ke depannya TKD tidak sepenuhnya diatur secara mandatory (wajib) oleh Pemerintah Pusat. Sebaliknya, pemerintah pusat diharapkan memberikan kepercayaan kepada pimpinan-pimpinan yang ada di daerah untuk mengelolanya.
“Karena tadi saya dengar dari pak Menteri PPN bahwa kita tujuannya di 2027 adalah membumi. Jadi kalau membumi pak, berikanlah ruang aktif yang lebih kepada masyarakat stempat untuk mengatur,” ujar pengusaha asal Padang itu.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak bagian-bagian vital di daerah yang ingin dibangun oleh pimpinan daerahnya, tetapi terkendala oleh adanya pemotongan anggaran. Selain anggarannya sudah dipotong, terdapat pula tambahan mandat-mandat khusus dalam penggunaannya.
“Jadi tolonglah pak, berikan juga kepercayaan kepada pimpinan daerah sehingga daerah ada peningkatan ekonominya. Dengan adanya peningkatan ekonomi di daerah, kita harapkan juga peningkatan ekonomi di negara juga lebih maju,” ungkap Cerint.
(Zidan Pratama)
