ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah drastis demi menyelamatkan anggaran negara dari potensi pemborosan. Lembaga ini memutuskan untuk melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Kebijakan penataan ulang ini diambil menyusul temuan membengkaknya jumlah dapur operasional yang awalnya tercatat 27.877 unit, namun menyusut menjadi 27.820 unit setelah ditemukan data ganda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa audit ketat tengah berjalan. Dapur-dapur yang tidak memenuhi standar kelaikan operasional terancam akan digabung atau ditutup total. Langkah ini dipicu kekhawatiran atas potensi pemborosan anggaran yang nilainya ditaksir Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mencapai Rp1 triliun per bulan akibat skema insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari per dapur tanpa melihat skala pelayanan.
BGN kini mengubah haluan dengan memprioritaskan validasi data penerima manfaat terlebih dahulu berkolaborasi bersama Kementerian Kesehatan dan para ahli gizi. Skema insentif flat Rp6 juta dipastikan bakal dirombak agar berbasis jumlah riil anak yang dilayani.
Dalam sesi wawancara, Agustina Arumsari menjelaskan urgensi penghentian sementara tersebut. “Ternyata setelah 27.877 itu kami teliti lagi, ternyata juga ada yang masih dobel dan seterusnya sehingga berkurang lagi 57. Jadi 27.820, stop itu dulu ya,” ujarnya wanita kelahiran Purbalingga itu. Ia menambahkan bahwa besaran insentif ke depan tidak akan lagi disamaratakan. “Setelah data penerima manfaat itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix 6 juta semua kan… Kalau nanti kita sudah mengetahui berapa ril penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut… kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong,” pungkas wanita yang pernah berkuliah di STAN tersebut, seperti yang dilansir dari METRO TV.
