ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan Rp253,6 miliar untuk program sekolah swasta gratis. Program ini mencakup 103 sekolah swasta di seluruh Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menilai kebijakan ini penting. Program ini mencegah anak putus sekolah. Program ini juga mengatasi ijazah tertahan akibat tunggakan biaya.
“Tidak boleh ada lagi anak putus sekolah. Tidak boleh ada ijazah tertahan,” tegas Baco dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).
Pernyataan itu ia sampaikan usai diskusi publik di Markas DPD Partai Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026). Menurut Baco, pendidikan berbanding lurus dengan kesejahteraan. “Jakarta mau jadi kota global. Tingkat pendidikannya harus tinggi,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, memberikan rincian. Sebanyak 40 sekolah penerima lanjutan telah menjalankan program hingga akhir tahun ajaran Juni 2026. Selanjutnya, 63 sekolah baru akan bergabung mulai Juni 2026. Total menjadi 103 sekolah.
Sekolah-sekolah tersebut tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Jenjangnya meliputi SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB. Pemprov memprioritaskan sekolah di kelurahan yang belum memiliki satuan pendidikan negeri. Tujuannya agar akses belajar menjangkau lebih banyak siswa.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan kesungguhan Pemprov. Kebijakan ini memastikan anak-anak Jakarta mendapat pendidikan layak. Pramono juga memastikan anggaran program tidak akan berkurang. Meskipun dana bagi hasil dari pusat ke Jakarta dipotong hingga Rp15 triliun.
Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI berharap setiap anak Jakarta bisa mengakses pendidikan tanpa terkendala biaya. Sekaligus mendukung target Jakarta sebagai kota global.(**)
