ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Aksi demonstrasi mahasiswa pada Jumat (12/6/2026) yang menyoroti pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memantik respons dari Istana. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa pemerintah saat ini justru sedang gencar melakukan efisiensi dan membenahi pos belanja negara agar lebih tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut pandangan Qodari, orkestrasi kebijakan yang diarsiteki Presiden Prabowo Subianto sejak awal kepemimpinannya secara konsisten berorientasi pada penghentian inefisiensi anggaran di pelbagai lini. Dalam jabaran resminya, ia menegaskan:
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” dilansir dari Tirto.id, Sabtu (13/6/2026).
Langkah tebang pilih terhadap pos belanja non-esensial tersebut diklaim telah menyelamatkan devisa negara hingga Rp300 triliun. Guna memperkuat tata kelola aset domestik, pemerintah juga menginisiasi pembentukan Danantara sebagai instrumen mitigasi kebocoran anggaran.
Terkait determinasi kepala negara dalam menangani anomali fiskal ini, pria kelahiran Palembang, Sumatra Selatan itu memberikan penjelasan kembali:
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” terangnya.
Kendati demikian, dalam diskursus alam demokrasi, pemerintah memandang kritik dari elemen civitas akademika sebagai dinamika yang konstruktif. Mengakhiri eksplanasinya, Qodari memberikan refleksi terhadap aspirasi publik, dengan kembali bertutur “Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok. masyarakat, apalagi mahasiswa,” Alumnus Political Behaviour, University of Essex, Inggris tersebut.
