Hasan Nasbi Sebut Bahwa Pemerintah Tidak Minta Dikasihani

ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Ketegangan politik dan gelombang skeptisisme publik kembali menguji ruang dialektika demokrasi. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak sedang mencari pembelaan moral atau meminta belas kasihan masyarakat di tengah banjir kritik dan aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasan Nasbi dalam program Catatan Demokrasi tvOne yang disiarkan pada Selasa, 23 Juni 2026. Acara tersebut mempertemukannya langsung dengan Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Fathimah Zahra, yang mengkritik tajam respons pemerintah atas maraknya kasus korupsi, utamanya penangkapan tiga pejabat eselon atas program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fathimah menilai rezim saat ini menunjukkan sikap “near empati” dan seolah mengadu belas kasih agar dimaklumi.

“Sebab sejauh ini versi kami masih sangat minim ya Mas Andro, karena respon-respon terbaru pemerintah setelah kita aksi pun menunjukkan sikap-sikap yang near empati. Padahal ironisnya tuntutan kita yang kelima adalah sebetulnya untuk pemerintah lebih empati dan mengakui ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” tegas Wakil Ketua BEM UI itu.

Menjawab tudingan itu, Hasan Nasbi meluruskan esensi dari kehadiran pemerintah di ruang publik. “Pemerintah dalam hal ini tidak minta dikasihani,” kata Hasan dengan nada lugas. Menurut dia, penjelasan yang dipaparkan oleh pihak istana murni bertujuan membuka cakrawala publik agar melihat sebuah persoalan secara komprehensif, bukan dari sudut pandang yang sempit.

“Pemerintah ingin menjelaskan supaya sudut pandang masyarakat tuh tidak hanya 45 derajat tidak hanya 90 derajat tapi bisa berputar bisa melihat keseluruhan aspek,” ia menambahkan.

Terkait isu krusial pemberantasan rasuah yang disorot mahasiswa, mantan sekretaris Dr. Harry Albert Poeze itu memastikan komitmen penuh Presiden Prabowo tidak pernah luntur. Ia mengungkapkan bahwa dalam setiap rapat kabinet, kepala negara selalu mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk tidak menyalahgunakan uang rakyat. Hasan mengakui kejahatan kerah putih (white collar crime) di lingkaran kekuasaan bergerak secara canggih. Namun, begitu ditemukan bukti hukum yang kuat dari BPKP, tindakan tegas langsung diambil.

“Tanpa tedeng aling-aling presiden berhentikan orangnya dan orangnya besoknya langsung ditahan langsung diusut oleh Kejaksaan Agung. Ini sebagai bentuk komitmen,” ujar Hasan. Ia juga menggarisbawahi bahwa penindakan ini menyasar lingkaran terdalam istana demi membuktikan hukum tak lagi pandang bulu.

“Dan itu orang yang sangat dekat dengan presiden jadi bukan orang yang jaraknya 1 kilo dari presiden, itu orang yang jaraknya 1 meter dari presiden,” ucap alumnus Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Melalui forum debat yang berlangsung panas tersebut, Hasan Nasbi mengajak masyarakat untuk adil dalam menimbang kinerja pemerintah, termasuk dalam menghadapi perlawanan balik dari jaringan oligarki kapital internasional yang merasa ekonominya terganggu akibat kebijakan pengetatan ekspor komoditas oleh negara.