ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah taktis Presiden Prabowo Subianto dalam mengendalikan situasi penanganan perkara dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Langkah Presiden yang mengarahkan pelimpahan perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung dinilai efektif meredam konflik antar-lembaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di METRO TV, Bonyamin secara terbuka memuji keputusan kepala negara tersebut. “Saya Bonyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah melakukan tindakan cepat meredakan situasi polemik,” ujarnya.
Menurutnya, intervensi Presiden diperlukan untuk menata regulasi penanganan kasus hukum yang melibatkan oknum mantan pejabat Kejaksaan Agung tersebut, yang menyangkut dugaan korupsi batu bara PLN, Asabri, hingga Krakatau Steel. Bonyamin mengungkapkan bahwa keputusan mengarahkan Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan untuk melimpahkan penanganan perkara adalah langkah hukum yang sangat tepat.
Bonyamin menjelaskan, “meminta mengarahkan Kapolri untuk melimpahkan perkara kepada Kejaksaan Agung karena apapun kalau perkara ini ditangani oleh kepolisian akan ada hambatan karena apapun nanti dilimpahkan kepada kejaksaan,”. Ia menilai, efektivitas penegakan hukum internal institusi akan berjalan lebih lancar dan minim hambatan birokrasi jika ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung. “Kalau ini dilimpahkan kepada kejaksaan maka akan ditangani kejaksaan terhadap pihak-pihak atau oknum kejaksaan yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi sehingga tidak akan ada hambatan dan lancar,” tutur Bonyamin.
Lebih lanjut, MAKI menyoroti adanya risiko resistensi dan persepsi publik yang buruk jika perkara ini terus disidik di bawah koridor kepolisian. Keberlanjutan penyidikan di luar Kejaksaan Agung dikhawatirkan memicu narasi rivalitas antarpenebak hukum. “Karena kalau ini masih diproses oleh polisi kesan bahwa ini ada pertentangan ada perseteruan ada persaingan begitu akan kental dan juga bahkan akan terkesan saling membuka borok,” papar dia.
Bonyamin memperingatkan bahwa gesekan antarinstitusi justru berpotensi mengaburkan substansi dari penegakan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, pelimpahan perkara ini dipandang sebagai jalan keluar terbaik agar fokus pemberantasan korupsi tetap terjaga. “Tujuan pemberantasan korupsi tidak akan tercapai karena akan lebih banyak hiruk-pikuknya akan banyak pro kontranya akan banyak negatifnya tapi kalau diserahkan dilimpahkan kepada kejaksaan maka pemberantasan korupsi akan menemukan jalannya sesuai koridor hukum tidak gaduh,” tegas Bonyamin dalam Headline News METRO TV, 12 Juli 2026 lalu.
