Revolusi Birokrasi: Kemenpan-RB Percepat Integrasi GovTech untuk Digitalisasi Layanan Publik 2026

JAKARTA, ArgumenRakyat.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) secara resmi mengumumkan percepatan integrasi layanan publik digital atau Government Technology (GovTech). Sebab, tumpang tindih aplikasi antarinstansi pemerintah selama ini dianggap memboroskan anggaran dan membingungkan masyarakat. Oleh karena itu, melalui portal nasional “INA Digital”, pemerintah menargetkan seluruh layanan dasar masyarakat dapat diakses hanya dalam satu genggaman di tahun 2026 ini.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memangkas kerumitan birokrasi dan meningkatkan indeks persepsi korupsi melalui sistem yang transparan.

Fokus Utama: Integrasi Identitas Digital (IKD)

Pilar utama dari transformasi ini adalah penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci akses tunggal (Single Sign-On). Namun, transisi ini membutuhkan keamanan siber yang sangat ketat guna melindungi privasi data warga.

• Satu Portal: Masyarakat tidak perlu lagi mengunduh ratusan aplikasi berbeda untuk urusan kesehatan, pendidikan, maupun perizinan.

• Keamanan Data: Selain itu, Kemenpan-RB bekerja sama dengan BSSN untuk memastikan seluruh infrastruktur cloud pemerintah terlindungi dari serangan siber.

• Efisiensi Anggaran: Akibatnya, anggaran pengembangan aplikasi di tingkat daerah dan pusat dapat dialihkan untuk program yang lebih mendesak bagi rakyat.

Mendorong ASN Bertransformasi ke Budaya Digital

Meskipun sistem telah siap secara teknis, tantangan terbesar tetap ada pada kesiapan sumber daya manusia. Maka dari itu, Kemenpan-RB gencar melakukan literasi digital bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia. Bahkan, skema penilaian kinerja ASN kini akan sangat bergantung pada seberapa efektif mereka menggunakan instrumen digital dalam melayani masyarakat. Terakhir, pemerintah berharap integrasi ini mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, murah, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).

Argumen Kita: Digitalisasi Bukan Sekadar Aplikasi

ArgumenRakyat.com memandang bahwa GovTech adalah langkah maju yang sangat krusial bagi kemajuan bangsa. Tetapi, pemerintah harus tetap menyediakan jalur alternatif bagi masyarakat di pelosok yang belum memiliki akses internet atau perangkat yang memadai. Transformasi digital yang inklusif harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kesenjangan layanan antara penduduk kota besar dan warga di daerah terpencil pada tahun 2026 ini.(**)