ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Menjelang tahun ajaran baru 2025/2026, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi meluncurkan konsep Link and Match 2.0. Langkah ini menjadi respons terhadap masifnya kecerdasan buatan (AI) di sektor industri. Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (28/4/2026), Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menegaskan bahwa kurikulum konvensional tidak lagi cukup untuk membekali lulusan menghadapi era automasi. “Link and Match 2.0 bertujuan mencetak lulusan yang mampu berkolaborasi dengan AI, bukan sekadar terserap kerja. Tantangannya adalah daya adaptasi dan soft skills yang tak tergantikan mesin,” ujar Nadiem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tiga Pilar Utama Link and Match 2.0
Selain itu, Kemendikbudristek merumuskan tiga pilar utama dalam kebijakan ini. Pertama, integrasi AI dalam kurikulum dari SD hingga perguruan tinggi. Kedua, penguatan soft skills seperti berpikir kritis, empati, dan kreativitas. Ketiga, sinergi wajib dengan industri melalui program magang bersertifikat dan praktisi mengajar. Sebagai contoh, pakar pendidikan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Dewi Sartika, menilai transformasi ini sangat krusial. “Siswa tidak boleh hanya menjadi konsumen AI, tetapi harus memahami logika di balik algoritma,” jelasnya. Dengan kata lain, lulusan ke depan harus menjadi mitra AI, bukan pesaing yang kalah.
Hambatan dan Solusi di Daerah
Namun, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dr. Agus Winarto, mengingatkan tantangan kesiapan guru di daerah. Menurutnya, banyak tenaga pendidik belum terlatih menggunakan AI dalam pembelajaran. Oleh karena itu, Kemendikbudristek mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan 500.000 guru. Selain itu, pemerintah juga akan membangun laboratorium AI sederhana di 10.000 sekolah. Selanjutnya, pemerintah menargetkan pada tahun 2028, sebanyak 70 persen lulusan SMK dan 60 persen lulusan sarjana telah mengikuti magang berbasis AI. Terakhir, Link and Match 2.0 akan memulai uji coba di 500 sekolah pada Juli 2026. Dengan demikian, bonus demografi Indonesia berpotensi menjadi kekuatan kompetitif di era kecerdasan buatan, bukan beban pengangguran terdidik.(**)
