Yusril Ihza Mahendra Raih Gelar Doktor Ilmu Filsafat dari Universitas Indonesia

ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, resmi menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu filsafat dari Universitas Indonesia (UI). Gelar tertinggi akademik ini diraih Yusril setelah dirinya berhasil mempertahankan disertasi dalam ujian terbuka promosi doktor yang digelar di Balai Sidang UI, Depok, Jawa Barat.

“Alhamdulillah, hari ini disertasi tersebut dapat saya pertahankan di hadapan para penguji. Kesibukan sebagai pejabat publik memang membuat proses penyelesaiannya membutuhkan waktu, tetapi saya bersyukur akhirnya dapat menyelesaikannya,” ujarnya dalam konferensi pers usai sidang, Kamis (2/7).

Sidang terbuka tersebut dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Dr. Untung Yuwono. Yusril dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,75 setelah menempuh studi selama 5 tahun atau 10 semester di Program Studi Ilmu Filsafat UI.

Dalam karya ilmiahnya, Yusril mengkaji ulang pemikiran tokoh bangsa Muhammad Natsir mengenai relasi antara Islam dan negara. Ia membedah pemikiran tersebut menggunakan pendekatan filsafat hermeneutika fenomenologis eksistensial. Hasil penelitiannya menitikberatkan pada pentingnya etika peradaban serta moralitas sebagai fondasi kokoh untuk mengawal penegakan hukum dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Selain fokus pada hasil disertasinya, seusai prosesi sidang, Yusril sempat memberikan tanggapan terkait isu komponen cadangan (komcad) pertahanan negara saat diwawancarai oleh awak media. Ia menilai program bela negara semacam itu krusial demi kedisiplinan publik.

“Dan itu berguna bagi banyak orang terutama untuk memahami seluk-beluk masalah pertahanan negara,” ujar Yusril Ihza Mahendra saat memberikan keterangan pasca-sidang doktornya.

Keberhasilan Menko Hukum dan HAM ini dalam merampungkan studi filsafatnya diharapkan mampu membawa perspektif moralitas dan kajian filsafat yang lebih mendalam terhadap arah kebijakan hukum nasional ke depan.