ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Perayaan Natal tahun 2025 di Indonesia hari ini, Kamis (25/12), berlangsung dalam suasana penuh kontras. Di satu sisi, semangat toleransi terpancar kuat dari kunjungan Wakil Presiden di Jawa Tengah, namun di sisi lain, bangsa Indonesia tengah berselimut duka akibat bencana alam yang melanda wilayah Sumatra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wapres Gibran: “Salatiga Adalah Wajah Indonesia”
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memilih merayakan hari Natal di Salatiga, Jawa Tengah, kota yang baru saja kembali dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia. Dalam pidatonya di hadapan jemaat, Wapres menekankan bahwa kerukunan yang ada di Salatiga harus menjadi role model nasional.
“Kehadiran saya di sini bukan sekadar seremonial, tapi untuk menyaksikan langsung bagaimana keberagaman dikelola dengan hati. Salatiga adalah wajah asli Indonesia yang kita impikan,” ujar Gibran.
Solidaritas untuk Sumatra: Natal Tanpa Pesta
Berbeda dengan kemeriahan di beberapa titik, nuansa keprihatinan menyelimuti pesan Natal dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh umat kristiani dan warga Indonesia untuk menyisipkan doa bagi para korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hingga hari ini, data resmi mencatat jumlah korban jiwa telah melampaui 1.100 orang. Menanggapi tragedi ini, sejumlah pemerintah daerah memutuskan untuk membatalkan pesta kembang api pada malam pergantian tahun nanti sebagai bentuk solidaritas.
“Natal kali ini adalah tentang pengorbanan dan kepedulian. Kita merayakan kelahiran dengan memberi uluran tangan bagi saudara kita yang kehilangan rumah dan keluarga di Sumatra,” ungkap pesan resmi Presiden.
Pantauan Keamanan dan Remisi
Panglima TNI dan Kapolri memastikan keamanan ibadah di seluruh Indonesia melalui Operasi Lilin 2025. Sejauh ini, ibadah berjalan kondusif. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan Remisi Khusus (RK) Natal kepada 15.235 warga binaan yang dinilai berkelakuan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak narapidana.
