ARGUMENRAKYAT.COM, SUMBAR – Gelombang aksi unjuk rasa melanda halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Sumatra Barat, Senin (15/6/2026). Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi serta organisasi kepemudaan setempat turun ke jalan untuk menyampaikan rapor merah dan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Massa aksi tidak hanya membawa isu-isu krusial nasional seperti stabilitas ekonomi, rencana regulasi baru, dan isu militerisasi, tetapi juga menyisipkan kritik lokal terkait penyelenggaraan peringatan 100 Tahun Jam Gadang yang sedang berlangsung di kota tersebut.
Kritik Ruang Publik di Tengah Satu Abad Jam Gadang
Aksi yang dimulai sejak siang hari ini awalnya menyoroti dinamika lokal. Presiden Mahasiswa UIN Bukittinggi, Keni, bersama Koordinator Lapangan BEM UIN Bukittinggi, Aldo Matondang, menyayangkan minimnya pelibatan elemen mahasiswa dalam agenda besar satu abad Jam Gadang.
“Mahasiswa adalah agen perubahan,” ujar mahasiswa asal Sumut tersebut, guna menekankan perlunya ruang bagi kalangan akademisi dan generasi muda dalam pembangunan serta kegiatan publik di daerah.
Namun, eskalasi isu segera bergeser ke ranah nasional. Mahasiswa secara lantang mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara menyeluruh program-program populis yang sedang berjalan, salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
Mereka menilai anggaran negara harus digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan bebas dari pemborosan demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Selain persoalan anggaran, massa juga menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) dan menolak keras segala bentuk militerisasi di ruang sipil demi menegakkan supremasi sipil. Isu kesejahteraan operasional seperti tuntutan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), keterjangkauan harga bahan pokok, serta jaminan pendidikan yang inklusif dan murah turut mengemuka.
Lima Poin Tuntutan Mahasiswa
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan publik, massa aksi merangkum lima tuntutan utama kepada pemerintah:
Stabilisasi nilai tukar rupiah melalui penghentian pemborosan APBN dan evaluasi program populis (MBG dan Koperasi Desa Merah Putih).
Penurunan Harga BBM dan Bahan Pokok Masyarakat
Desakan kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinet untuk mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum berpihak pada persoalan riil rakyat. Pembatalan RUU Polri.
Penghentian militerisasi di ranah sipil dan penegakan supremasi sipil.
Di samping itu, respons DPRD menaggapi aspirasi kelompok mahasiswa ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Chandra, IB Dt. Nagari Labiah, didampingi Ketua Komisi II DPRD Bukittinggi, Amrizal, Zulhamdi menegaskan komitmen lembaga legislatif daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk terhadap program-program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat di tingkat daerah, “Kami akan tetap mengawasi segala kebijakan dan program, meskipun itu merupakan program pemerintah pusat,” ujar Zulhamdi di hadapan massa.
Senada dengan hal itu, Ketua Komisi II Amrizal mengapresiasi langkah kritis mahasiswa sebagai mitra kontrol sosial. Ia menyatakan bahwa komisi yang dipimpinnya siap membuka pintu untuk mengawal setiap perkembangan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan Satpol PP ini berjalan dengan kondusif dan tertib hingga massa membubarkan diri menjelang sore hari. Di tengah momentum perayaan satu abad ikon kota Jam Gadang, aksi ini menjadi potret dinamika demokrasi yang tetap berjalan di tingkat akar rumput.
