JAKARTA, ArgumenRakyat.com — Panggung politik nasional resmi kedatangan kekuatan baru dengan dideklarasikannya Partai Gema Bangsa di Jakarta International Convention Center (JICC/JCC), Senayan, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Acara deklarasi ini menandai langkah formal partai yang didirikan tepat satu tahun lalu tersebut untuk ikut bertarung dalam kontestasi Pemilu 2029 mendatang.
Hajatan besar ini dihadiri oleh sedikitnya 1.124 pengurus dari seluruh Indonesia yang tersebar di 38 provinsi, termasuk perwakilan dari 514 pengurus daerah. Meski mengundang seluruh pimpinan partai politik nasional, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan berhalangan hadir dalam seremoni tersebut.
Tiga Visi Besar: Indonesia Mandiri, Desentralisasi, dan Reborn
Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, dalam pidato politiknya menegaskan bahwa partainya membawa tawaran baru bagi publik melalui tiga visi utama, yakni: Indonesia Mandiri, Desentralisasi Politik, dan Indonesia Reborn.
ADVERTISEMENT
Iklan Info Sponsorship →Ahmad Rofiq, yang merupakan figur senior dan pernah membidani lahirnya Partai NasDem serta menjabat Sekjen Perindo, menjelaskan bahwa desentralisasi politik menjadi pilar utama strategi pembangunan partai. Ia menekankan pentingnya memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi daerah untuk membangun tanpa harus terjebak dalam praktik politik transaksional di tingkat pusat.
“Desentralisasi politik artinya berpolitik tidak ditransaksikan, namun untuk membangun. Kita ingin daerah memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola potensinya demi kesejahteraan rakyat,” ujar Ahmad Rofiq di hadapan ribuan kadernya.
Dukungan Strategis untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2029
Salah satu poin paling krusial dalam deklarasi ini adalah penegasan sikap politik partai terhadap kepemimpinan nasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan, menyatakan bahwa partainya secara resmi mendukung keberlanjutan program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Lebih jauh, Partai Gema Bangsa memberikan sinyal dukungan bagi Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Dukungan ini didasarkan pada kesamaan visi mengenai kemandirian bangsa dan pengolahan sumber daya alam demi kepentingan dalam negeri.
“Kami melihat ada kesamaan visi yang kuat antara apa yang dicita-citakan Partai Gema Bangsa dengan langkah Presiden Prabowo saat ini, terutama soal kemandirian negara di tengah dinamika geopolitik global,” tutur Muhammad Sopiyan. Namun, ia menambahkan bahwa dinamika politik menuju 2029 tetap akan dipantau secara seksama seiring perkembangan situasi nasional.
Tolak Pilkada via DPRD: Demokrasi Jangan Mundur
Meski memposisikan diri sebagai pendukung pemerintah, Partai Gema Bangsa menunjukkan sikap kritis pada isu fundamental demokrasi. Partai ini secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Partai Gema Bangsa menilai skema Pilkada tidak langsung sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang menjauhkan hak berdaulat dari tangan rakyat. Sikap ini selaras dengan visi desentralisasi politik yang mereka usung, di mana legitimasi pemimpin daerah harus datang langsung dari masyarakat lokal, bukan hasil lobi-lobi elit di parlemen.
Perspektif ArgumenRakyat.com
ArgumenRakyat.com memandang kehadiran Partai Gema Bangsa dengan tokoh-tokoh berpengalaman di dalamnya memberikan warna baru dalam konsolidasi demokrasi tahun 2026. Keberanian partai baru ini dalam mengusung isu desentralisasi politik dan penolakan keras terhadap Pilkada DPRD menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kemurnian suara rakyat di tingkat akar rumput. Namun, tantangan sesungguhnya bagi partai ini adalah membuktikan bahwa narasi “Indonesia Mandiri” bukan sekadar slogan kampanye, melainkan basis perjuangan nyata di tengah fragmentasi politik yang kian transaksional di awal dekade ini.
Sumber Referensi:
-
Laporan Deklarasi Partai Gema Bangsa di JCC Senayan (17 Januari 2026).
-
Dokumentasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI (Maret 2025).
-
Profil Pengurus Pusat Partai Gema Bangsa (Ahmad Rofiq & Muhammad Sopiyan).
-
Indeks Berita Politik Nasional ANTARA, Tempo.co, dan TVRI Jakarta News.
