E-Wallet & QRIS Jadi Celah Baru Politik Uang, Bawaslu: Pidananya Minimal 6 Bulan!

- Jurnalis

Senin, 10 Agustus 2026 - 14:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAYAKUMBUH, ArgumenRakyat.com — Praktik politik uang terus bermetamorfosis seiring perkembangan zaman. Jika dulu identik dengan amplop tunai, kini modusnya bergeser ke ranah digital: e-wallet, QRIS, hingga mobile banking menjadi celah baru yang semakin sulit dilacak. Hal ini menjadi sorotan dalam podcast Kusieh Bendi di kanal YouTube Dimensia Creative yang menghadirkan narasumber dari Bawaslu untuk membedah ancaman politik uang di era digital.

Politik Uang Bukan Lagi Amplop, Tapi Top Up Game

Narasumber mengungkapkan bahwa praktik money politics kini telah bertransformasi jauh melampaui bentuk konvensional.

“Dulu amplop tunai, sekarang QRIS dan mobile banking. Politik uangnya tidak lagi dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk seperangkat alat make up, top up game, token listrik,” ujarnya [03:15].

Ia menambahkan bahwa masyarakat seringkali tidak menyadari konsekuensi dari menerima politik uang. “Bahayanya politik uang itu pidananya paling rendah 6 bulan. Tapi di sisi lain masyarakat kita sebagian tidak tahu apa resikonya politik uang itu,” tegasnya [04:50].

Transaksi Digital: Celah Baru yang Sulit Dilacak Bawaslu

Kehadiran teknologi finansial memang memudahkan transaksi, namun di sisi lain membuka celah baru dalam praktik kecurangan pemilu. Narasumber menjelaskan bahwa transaksi digital menyulitkan pengawasan Bawaslu karena sifatnya yang instan dan minim jejak fisik.

“Di Indonesia, jam 07.00 pemungutan suara, jam 13.00 ditutup, magrib sudah tahu hasilnya. Di Amerika malah beda — pulau ini dulu, minggu depan pulau itu,” jelasnya [38:50].

Biaya Mahal Akibat Data Pemilih Tak Akurat

Salah satu akar masalah yang diungkap adalah tidak akuratnya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Narasumber memaparkan betapa besarnya pemborosan anggaran akibat data pemilih yang tidak diperbarui.

“Kalau dalam 1 tahun ada 1.000 orang yang seharusnya tidak masuk DPT tapi tetap masuk, berarti dalam 4 tahun ada 4.000 dikali 19 kabupaten/kota. Kalau surat suara nilainya Rp1.000, berarti sekitar Rp100 jutaan. Kalau pemilu nasional dikali 514 kabupaten/kota,” paparnya [21:30].

Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data pemilih. “Orang sekalipun sudah meninggal, sudah tidak ada di TPS, tapi kalau namanya ada di DPT, negara mesti cetakkan surat suaranya,” tambahnya [23:10].

Baca Juga:  Maruah Adat Minangkabau Terancam: Fenomena Gelar Datuk 'Diobral' dan Krisis Kepemimpinan Kaum

Edukasi Anti-Politik Uang Sejak Sekolah Dasar

Menariknya, solusi jangka panjang yang ditawarkan bukan sekadar penindakan, melainkan edukasi sejak dini. Bawaslu kini aktif masuk ke sekolah-sekolah untuk menanamkan kesadaran tentang bahaya politik uang.

“Di Jepang, proses mempelajari gempa itu dimulai dari sekolah dasar. Tiap hari praktik, akhirnya terbiasa dan selamat. Makanya kami hari ini hampir sudah kerja sama dengan semua sekolah, kita masuk ke sekolah, kita cerita soal politik uang,” ujarnya [1:13:45].

“Bukan uang saja sebenarnya, politik uang itu bisa dosa. Kita terangkan juga surah Al-A’raf ayat 11. Kalau dibicarakan dari SD, pasti ini tidak akan terlaksana karena memang prinsipnya ditanamkan sejak awal,” pungkasnya [1:15:20].

Tonton selengkapnya:
https://www.youtube.com/watch?v=Phs14dixvD8

Baca Juga:  Kopi Bukan Cuma Penahan Kantuk: Prof. Rince Alfia Fadri Bicara 28 Antioksidan

Sponsorship Podcast Kusieh Bendi — Tampil di Hadapan Ribuan Penonton Setia!

Podcast Kusieh Bendi telah tayang lebih dari 140 episode dengan total penonton mencapai puluhan ribu di YouTube. Setiap episodenya menghadirkan narasumber berkualitas — dari akademisi, pengusaha, hingga pejabat publik — yang membahas isu-isu hangat di Sumatera Barat dan nasional.

Mengapa sponsor di Kusieh Bendi?

✅ Brand Awareness — Logo dan produk Anda tampil di opening, closing, dan lower third sepanjang episode. Ditonton ribuan kali!
✅ Native Endorsement — Host menyebutkan brand Anda secara natural dalam diskusi, jauh lebih dipercaya ketimbang iklan biasa.
✅ Multi-Platform — Konten podcast didistribusikan ke YouTube, Instagram Reels, TikTok, dan Facebook Dimensia Creative. Satu sponsor, empat platform!
✅ Konten Evergreen — Episode podcast terus ditonton berbulan-bulan setelah tayang. Investasi Anda bekerja dalam jangka panjang.
✅ Target Audiens Tersegmentasi — Penonton kami adalah masyarakat Sumatera Barat yang peduli isu sosial, politik, dan ekonomi — cocok untuk brand yang ingin menjangkau pasar lokal.

Paket sponsorship mulai dari Rp 400.000 (logo di video) hingga Rp 7.500.000 (narasumber utama satu episode penuh).

📞 Info & Booking: WA 0812-6349-2788
📋 Proposal Lengkap: dimensiacreative.com/proposal/

Bersama Dimensia Creative, mari bangun Sumatera Barat lewat konten berkualitas!

Ikuti terus podcast Kusieh Bendi di YouTube Dimensia Creative untuk diskusi mendalam seputar isu politik, sosial, dan budaya di Sumatera Barat.

Berita Terkait

KNPI Payakumbuh: Efisiensi Disebut ‘Pisau Bedah’ yang Menghantam Aktivitas Pemuda
Ketua Tim Advokasi: SHP Pasar Blok Barat Tak Berdasar Akta Adat
Advokat Payakumbuh: Putusan Kerapatan Adat Sering ‘Mentah’ di Pengadilan Negeri
Mantan Anggota DPRD 50 Kota: Dewan Sering Hanya Jadi ‘Tukang Stempel’ Eksekutif
Nabil Anjabi: Film Bagus Tak Harus Mahal, Relevansi Cerita yang Menentukan
Pejabat Zaman Now: Ngonten untuk Transparansi, Bukan Sekadar Personifikasi Citra
Kopi Bukan Cuma Penahan Kantuk: Prof. Rince Alfia Fadri Bicara 28 Antioksidan
Ibadah Bukan Tren, Bekal “Pulang Kampung”: Ustaz Afri Eki Rizal soal Haji & Umrah

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 21:06 WIB

KNPI Payakumbuh: Efisiensi Disebut ‘Pisau Bedah’ yang Menghantam Aktivitas Pemuda

Minggu, 11 Oktober 2026 - 21:09 WIB

Ketua Tim Advokasi: SHP Pasar Blok Barat Tak Berdasar Akta Adat

Minggu, 4 Oktober 2026 - 21:10 WIB

Advokat Payakumbuh: Putusan Kerapatan Adat Sering ‘Mentah’ di Pengadilan Negeri

Kamis, 1 Oktober 2026 - 21:38 WIB

Mantan Anggota DPRD 50 Kota: Dewan Sering Hanya Jadi ‘Tukang Stempel’ Eksekutif

Minggu, 27 September 2026 - 21:09 WIB

Nabil Anjabi: Film Bagus Tak Harus Mahal, Relevansi Cerita yang Menentukan

Berita Terbaru

Pentas seni tradisional randai Minangkabau di lapangan dengan rumah adat beratap gonjong di belakangnya. (Foto: Dok. Wikimedia Commons/Deni Dahniel (CC BY-SA 4.0))

Budaya

Tradisi Lukah Gilo Solok Difilmkan agar Tak Lenyap

Selasa, 20 Okt 2026 - 16:46 WIB

Lembar uang rupiah kertas, ilustrasi pengelolaan anggaran daerah. (Foto: Dok. Wikimedia Commons/Pak.syafda (CC BY-SA 4.0))

Daerah

Efisiensi Anggaran, Pokir DPRD 50 Kota Tak Tersalur

Selasa, 20 Okt 2026 - 16:45 WIB

Personel Gabungan di Monas Bersiap Amankan Demo Jakarta. (Foto: iNews.id)

Nasional

Personel Gabungan di Monas Bersiap Amankan Demo Jakarta

Selasa, 20 Okt 2026 - 11:40 WIB

Dua Kasus Perundungan Anak Berujung Kematian Disorot. (Foto: Dok. DPR)

Nasional

Dua Kasus Perundungan Anak Berujung Kematian Disorot

Selasa, 20 Okt 2026 - 11:34 WIB

Hercules Datangi Kementerian ATR/BPN soal Sengketa Lahan. (Foto: CNN Indonesia)

Nasional

Hercules Datangi Kementerian ATR/BPN soal Sengketa Lahan

Selasa, 20 Okt 2026 - 11:29 WIB