ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Narasi sejarah republik acapkali terjebak dalam dikotomi kaku mengenai heroisme dan pengkhianatan. Namun, jika kita mengurai benang kusut transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, kita dipaksa melihat benturan tajam antara pragmatisme militer dan romantisme utopia politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jejak inilah yang membentang lebar ketika Soeharto, berbekal Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), mengambil langkah drastis yang mengubah arah bandul politik Indonesia secara radikal: membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 12 Maret 1966.
Untuk memahami rasionalitas di balik tindakan tersebut, lensa kita harus diarahkan pada kegagalan mendasar dari eksperimen politik Presiden Sukarno yang lazim dikenal sebagai Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunis).
Nah, gagasan ini sejatinya bukan barang baru. Jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1926, Sukarno muda telah merumuskan konsep trias politik tersebut dalam tulisan monumentalnya mengenai sintesis ideologis melawan kolonialisme. Pada masa pergerakan, upaya menyatukan elemen-elemen ini dianggap sebagai sebuah diskursus intelektual yang lumrah dan wajar-wajar saja.
Namun, malapetaka kebangsaan mulai mengintai ketika Bung Karno melakukan modifikasi trias tersebut menjadi sebuah institusionalisasi politik formal dalam wujud Nasakom di era Demokrasi Terpimpin. Mengutip analisis mendalam Romo Magnis Suseno, langkah Bung Karno memodifikasi trias ini menjadi Nasakom di awal dekade 1960-an merupakan sebuah “loncatan ke dimensi yang lain”. Bung Karno melompat dari alam cita-cita idealistis ke dalam alam keras perebutan kekuasaan politik yang riil, tanpa menyadari risiko inheren yang terkandung di dalamnya.
Kesalahan fatal dari kalkulasi politik Demokrasi Terpimpin adalah kegagalan dalam mengidentifikasi hakikat asli dari sebuah partai marxis-leninis tulen. PKI bukanlah sekadar pemain biasa di dalam arena kehidupan demokrasi yang bersedia tunduk pada konsep pluralisme demokratis. Doktrin Marxisme-Leninisme secara ideologis menolak pluralisme tersebut. Karakter dasar dari gerakan ini di belahan dunia mana pun adalah mengejar monopoli kekuasaan mutlak di bawah pimpinan partai yang eksklusif. Sifat pergerakan pki yang revolusioner memiliki watak utama: sekali mereka berhasil meraih dan memegang tampuk kekuasaan, mereka tidak akan pernah melepaskannya secara sukarela kepada entitas politik lain, dan tentunya ini adalah sebuah gejala.
Bung Karno, dengan obsesi besarnya terhadap persatuan nasional, berusaha mempersatukan unsur-unsur yang secara ideologis sebenarnya mustahil untuk disatukan. Dalam atmosfer politik yang kian terpolarisasi tersebut, PKI dengan cerdik memanfaatkan posisi strategis ini. Mereka menjadikan pelukan hangat Nasakom Bung Karno sebagai perisai politik sekaligus tameng pelindung dari ronggohan musuh-musuh politik mereka, terutama Angkatan Darat.
Eskalasi ketegangan ini mencapai titik nadir pasca-peristiwa berdarah Gerakan 30 September (G30S) 1965. Ketika Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani gugur di Lubang Buaya, terjadi kekosongan kepemimpinan (power vacuum) yang krusial di tubuh militer.
Berdasarkan tata laksana dan aturan internal Angkatan Darat yang berlaku saat itu, jika Panglima Angkatan Darat berhalangan, maka tongkat komando otomatis dipegang oleh Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), yang saat itu dijabat oleh Soeharto.
Meskipun Bung Karno sempat menunjuk Jenderal Pranoto Reksosamodra sebagai pelaksana tugas, realitas politik di lapangan telah bergeser ke arah kendali Soeharto yang kemudian memegang mandat pemulihan keamanan dan ketertiban. Di tengah situasi makro ekonomi yang mengalami kebangkrutan parah pada tahun 1966 dan tekanan gelombang aksi massa yang menuntut Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat), isu utama yang mengkristal di tengah masyarakat adalah satu: bubarkan PKI.
Bagi Soeharto, mengabaikan tuntutan publik untuk membubarkan PKI sama saja dengan memelihara bara dalam sekam yang mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, begitu mengantongi keabsahan yuridis formal melalui dokumen Supersemar, langkah pertama yang dieksekusi Soeharto keesokan harinya adalah memenuhi tuntutan konsensus masyarakat tersebut. Pembubaran PKI dipandang Soeharto sebagai prasyarat mutlak demi menciptakan stabilitas nasional, yang pada gilirannya menjadi fondasi utama bagi agenda pembangunan ekonomi jangka panjang Orde Baru. Eksperimen Nasakom yang utopis itu akhirnya runtuh, menyisakan sebuah pelajaran mahal tentang batas-batas kompromi ideologis di panggung politik kekuasaan. Dan terbitlah orde baru dengan segala gejala nya, begitupun otoritarianisme nya.
