Rupiah Merosot dan Buruh yang Terjepit Badai PHK

- Jurnalis

Sabtu, 30 Mei 2026 - 11:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Ancaman Kehilangan Pekerjaan (PHK)

Ilustrasi Ancaman Kehilangan Pekerjaan (PHK)

ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Dunia usaha di Indonesia kini tengah menghadapi turbulensi hebat. Berdasarkan proyeksi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, gelombang tambahan pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi menyasar belasan hingga puluhan ribu tenaga kerja akibat tekanan eksternal yang kian menghimpit stabilitas ekonomi domestik.

ADVERTISEMENT

🎙️ Info Sponsorship
Iklan

SCROLL TO RESUME CONTENT

Risiko ini dipicu oleh lonjakan biaya impor bahan baku, depresiasi kurs rupiah, serta disrupsi rantai pasok global imbas eskalasi konflik di Timur Tengah. Di antara seluruh sektor ekonomi, industri manufaktur diperkirakan bakal menjadi episentrum utama yang paling terdampak oleh ancaman rasionalisasi efisiensi tenaga kerja ini.

Analisis mendalam mengenai fenomena ini tersaji komprehensif dalam publikasi bertajuk ‘Badai PHK (Belum) Berlaku’ yang disusun oleh tim peneliti Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah. Melalui pendekatan empiris, tim riset CORE memaparkan estimasi kerugian struktural tersebut:

“Akan ada potensi tambahan PHK sebanyak 15,320,3 ribu pekerja. PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8,7-12,1 ribu pekerja, sektor jasa 3,3-4,5 ribu pekerja, dan di sektor pertanian mencapai 3,3-3,6 ribu pekerja,” tulis CORE sebagaimana dilansir dari detikfinance.

Dalam menyusun estimasi kuantitatif tersebut, metodologi yang digunakan bersandar pada Tabel Input-Output 2020 rilisan Badan Pusat Statistik (BPS). Simulasi prediktif ini mengintegrasikan berbagai variabel makro, mulai dari blokade logistik di Selat Hormuz hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Lembaga riset yang berbasis di Jakarta Selatan tersebut mengonfirmasi validitas alat analisis mereka. ”Kami menggunakan Tabel Input-Output tahun 2020 yang dirilis oleh BPS untuk mengestimasi potensi penurunan serapan tenaga kerja di tengah kenaikan biaya impor bahan baku yang tengah dihadapi oleh perusahaan manufaktur,” ungkap Lembaga yang berkantor di Jakarta Selatan tersebut.

Baca Juga:  Kadin Jabar Ingatkan Soal Jerat Rupiah dan Bayang-Bayang Kriminalitas

Lebih lanjut, dalam kalkulasi berbasis skenario waktu dan volatilitas moneter, tim peneliti menambahkan proyeksi dampak durasi krisis terhadap operasional korporasi:

“Dengan asumsi hambatan di Selat Hormuz masih akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan, perusahaan akan menghadapi kelangkaan bahan baku. Nilai tukar terus merosot melebihi Rp. 17.400,” sambungnya.

Formulasi dampak ini dibagi ke dalam dua klaster mitigasi risiko. Pada skenario moderat, perusahaan manufaktur yang mengalami inflasi input di atas 1,5% diprediksi memotong volume produksi sebesar 0,1%. Sementara itu, dinamika pada skenario terburuk dijabarkan secara rinci oleh tim ekonom, “Dalam skenario buruk, perusahaan yang menghadapi kenaikan harga input produksi akibat depresiasi nilai tukar sebesar 1,5% ke atas akan menghadapi pemangkasan output 0.15%, sementara perusahaan manufaktur dengan kenaikan harga input produksi di bawah 1,5%. outputnya diperkirakan akan terpangkas 0,01% sebagaimana skenario sedang,” ulasnya.

Baca Juga:  Purbaya: Jerat Denda untuk Importir "Bandel" di Tanjung Priok

Dampak domino dari kontraksi ini dipastikan akan mengekspansi sektor informal. CORE memberikan peringatan krusial mengenai pergeseran struktur ketenagakerjaan ini:

“Implikasi adanya potensi tambahan jumlah PHK ini adalah naiknya jumlah angkatan kerja yang menganggur dan/atau naiknya tenaga kerja di sektor informal, yang per Februari 2026 sudah mencapai 87,74 juta jiwa, atau kurang lebih 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif di Indonesia,” jelas CORE kembali.

Realitas ini merefleksikan kerentanan fundamental pasar kerja formal domestik berhadapan dengan guncangan global. Ketika sektor formal hanya tumbuh 0,8% sepanjang 2021-2025, sektor informal melesat 3,2%. Bahkan, penyerapan tenaga kerja baru per Februari 2026 merosot tajam hingga 86% dari rerata historisnya. Sebagai konklusi teoretis, lembaga bentukan Dr. Hendri Saparini tersebut menegaskan akar masalahnya:

“Faktor eksternal memang menjadi pemantik utama, tetapi data ini juga menunjukkan pasar tenaga kerja di Indonesia telah rapuh sejak lebih dari satu dekade terakhir,” tutup Lembaga yang didirikan oleh oleh Dr. Hendri Saparini itu.

Berita Terkait

Purbaya Dijadwalkan Bertemu Pimpinan BI Pasca-Mundurnya Perry Warjiyo, Kemenkeu Matangkan Agenda KSSK
Purbaya Tegaskan Kas DKI Masih Melimpah, Pertanyakan Rencana Penerbitan Obligasi
Teka-teki Kipas Angin Rp 1,8 Triliun Koperasi Desa Merah Putih
Tak Lagi Disamaratakan, BGN Formulasi Ulang Insentif SPPG Berbasis Operasional
Tangan Besi Pengumpul Pajak: Pelibatan Babinsa-Bhabinkamtibmas Menjangkau Shadow Economy
Menanti Efek Reda Selat Hormuz, Begini Kata Airlangga Hartarto
Polri Minta Tambahan Anggaran untuk 2027, Berapa Angkanya?
Harga Minyak Dunia Turun, Banggar DPR RI Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Koreksi Harga BBM

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 21:40 WIB

Purbaya Dijadwalkan Bertemu Pimpinan BI Pasca-Mundurnya Perry Warjiyo, Kemenkeu Matangkan Agenda KSSK

Minggu, 26 Juli 2026 - 18:32 WIB

Purbaya Tegaskan Kas DKI Masih Melimpah, Pertanyakan Rencana Penerbitan Obligasi

Sabtu, 25 Juli 2026 - 13:18 WIB

Teka-teki Kipas Angin Rp 1,8 Triliun Koperasi Desa Merah Putih

Selasa, 21 Juli 2026 - 14:25 WIB

Tak Lagi Disamaratakan, BGN Formulasi Ulang Insentif SPPG Berbasis Operasional

Senin, 20 Juli 2026 - 13:58 WIB

Tangan Besi Pengumpul Pajak: Pelibatan Babinsa-Bhabinkamtibmas Menjangkau Shadow Economy

Berita Terbaru