ARGUMENRAKYAT.COM, LIMA PULUH KOTA – Sorotan tajam kini mengarah pada Ketua DPRD Lima Puluh Kota, Doni Ikhlas. Sebuah rekaman video yang viral di jagat maya memicu polemik publik, memperlihatkan mobil dinas dinasnya sebuah Toyota Camry hitam beralih fungsi menjadi sasis transportasi personal sang istri beserta koleganya menuju sebuah kampus di Kota Padang, Sumatra Barat. Kendaraan pelat merah itu tertangkap kamera melenggang di jalan nasional hingga membelah ruas Tol Padang-Sicincin. Di dalamnya, atmosfer riang terekam jelas saat kemudi justru dipegang oleh rekan sang istri.
Dokumentasi audiovisual tersebut mengonfirmasi adanya distorsi fungsional aset negara. Perekam video dengan nada berseloroh berujar, “Kita mau pergi kuliah sama ibuk. Kita kuliah ya, buk. Nah ini ada driver pribadinya, sopir kedua,” sambil mengarahkan lensa ke sejawatnya yang menyetir.
Melansir keterangan dari Langgam.id, menanggapi eskalasi kritik, Doni Ikhlas segera mengonstruksi klarifikasi demi meredam resistensi sosial. Melalui pernyataan resmi, ia menyampaikan restrukturisasi tanggung jawab atas insiden pada Sabtu (23/5/2026) tersebut. Berdasarkan argumentasi akuntabilitas moral, Doni menyatakan, “Saya meminta maaf kepada publik, khususnya masyarakat Lima Puluh Kota atas kelalaian saya,” ucap politikus tersebut, Minggu (24/5/2026).
ADVERTISEMENT
Iklan Info Sponsorship →Politikus Partai Golkar tersebut berdalih insiden ini dipicu oleh keadaan darurat: pengemudi reguler absen karena sakit, sementara ia sendiri sedang berada di luar kota. Sang istri, menurutnya, terpaksa menggunakan mobil tersebut untuk urusan akademik sekaligus berencana menjemput dirinya. Mengacu pada pembelaan normatif, Doni menegaskan, “Sekali lagi, secara pribadi dan keluarga saya mohon maaf. Kejadian ini di luar dugaan kami dan semoga ke depan kami dapat lebih menjaga serta mempergunakan fasilitas negara dengan sebaik-baiknya,” tuturnya menyesali pemahaman yang keliru.
Di sisi lain, respons dari elite lokal mencoba mereduksi ketegangan politik. Mantan Wakil Bupati Limapuluh Kota periode 2016-2021, Ferizal Ridwan, menilai kasus ini tidak perlu diidentifikasi sebagai pelanggaran sistemik, tapi sekadar deviasi moralitas birokrasi. Berdasarkan kacamata etika kepatutan, Ferizal berargumen, “Saya kira tidak perlu persoalan ini diperbesar lagi. Doni sudah menjelaskan sopirnya sedang sakit dan tidak bisa menyetir. Setelah dicermati, ini memang persoalan etik dan pemahaman saja,” pungkasnya mencoba menutup riak kegaduhan.
