ARGUMENRAKYAT.COM, PAYAKUMBUH, SUMATERA BARAT– Ratusan mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (PPNP) yang tergabung dalam BEM NKM PPNP menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Limapuluh Kota, Bukik Limau, Kecamatan Harau, Kamis (7/5/2026). Aksi ini digelar dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan dikawal puluhan personel TNI/Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
6 Tuntutan Mahasiswa kepada Pemda Limapuluh Kota
Dalam orasi bergantian, massa aksi menyuarakan enam poin tuntutan:
-
Perbaikan akses jalan rusak menuju sekolah dalam waktu 6 bulan.
-
Evaluasi dan perbaikan kualitas internet, meja, kursi, serta infrastruktur sekolah, khususnya di pelosok.
-
Pemerataan distribusi listrik ke sekolah maksimal 6 bulan setelah tuntutan ditandatangani.
-
Peningkatan kesejahteraan guru, terutama yang masih berstatus honorer.
-
Pemantauan langsung oleh pemda terhadap infrastruktur penunjang proses belajar mengajar (PBM).
-
Perhatian khusus bagi sekolah di daerah pelosok.
Jawaban Wakil Bupati: Silahkan Gulingkan Pemerintah
Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito Resha (ABR) – politisi PKS – menerima perwakilan mahasiswa. Dengan pernyataan mengejutkan, ia mempersilakan mahasiswa untuk menggulingkan pemerintahan saat ini jika tidak ada perubahan di sektor pendidikan pasca aksi ini.
Namun, ABR juga mengklarifikasi bahwa tidak semua keluhan tentang sulitnya internet di daerah terluar sepenuhnya benar. “Saat itu mati lampu, sehingga jaringan internet terganggu,” ujarnya. Ia berjanji tahun ini akan ada penambahan tower BTS di daerah sulit sinyal.
Terkait kesejahteraan guru, ABR mengklaim pemda telah mengangkat tenaga honorer menjadi PNS dan P3K meskipun membebani APBD. Ia juga menargetkan ke depan tidak ada lagi anak didik di Limapuluh Kota yang hanya juara tingkat kecamatan, harus berprestasi di level lebih tinggi.
Suasana Aksi Damai
Aksi berlangsung tertib dan damai. Ratusan mahasiswa bergantian menyampaikan orasi di bawah pengawalan aparat. Peringatan Hardiknas kali ini menjadi momen kritis bagi dunia pendidikan di Kabupaten Limapuluh Kota.(**)
