Jakarta, ArgumenRakyat.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong para pimpinan partai politik segera bertemu menentukan sikap atas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah.
Dorongan itu disampaikan Doli di hadapan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/11). Menurut dia, putusan Mahkamah Agung membuat urgensitas pertemuan pimpinan partai politik semakin tinggi dibandingkan saat polemik masih sebatas putusan Mahkamah Konstitusi.
Urgensi Meningkat setelah Putusan MA
“Saya tetap mendorong bahwa ada harus ada pertemuan pimpinan-pimpinan partai politik, ya, untuk membicarakan ini dan ini urgensitasnya makin tinggi akibat putusan Mahkamah Agung ini,” kata Doli. Ia menilai persoalan tersebut perlu dibicarakan antar pimpinan fraksi di DPR karena lembaga legislatif berisi partai-partai politik.
ADVERTISEMENT
Iklan Info Sponsorship →Doli meyakini pembicaraan mengenai polemik ijazah tersebut sebenarnya sudah berlangsung di antara para pimpinan partai, meski ia tidak dapat menakar sejauh mana pembahasan itu bergulir. Di internal Golkar, kata dia, pembahasan juga sudah muncul, tetapi belum ada arahan ketua umum untuk menggelar pertemuan formal bersama partai politik lain.
Tiga Prinsip yang Diminta Golkar
Dalam pertemuan formal nanti, Doli meminta pimpinan partai berpegang pada tiga prinsip utama. Pertama, keputusan apa pun harus mengutamakan aspirasi rakyat yang genuine. Kedua, tindak lanjut yang disepakati harus berdasarkan kepatuhan dan ketaatan terhadap konstitusi serta menjunjung etika dalam berbangsa dan bernegara. “Nggak bisa diabaikan,” ucapnya menegaskan soal aspirasi masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pertemuan pimpinan partai politik yang diminta Golkar tersebut. Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung menyatakan syarat pendidikan SMA yang menjadi dasar pencalonan wakil presiden tidak sah.
