Jakarta, ArgumenRakyat.com — Perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi digital diproyeksi menciptakan 170 juta pekerjaan baru hingga 2030, tetapi pada saat yang sama menghilangkan 92 juta pekerjaan.
Proyeksi itu disampaikan Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Dedy Permadi, dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea di Jakarta, Jumat. Menurut dia, angka tersebut merujuk laporan World Economic Forum yang terbit pada 2020 dan menggambarkan dampak otomatisasi serta digitalisasi secara luas, bukan AI secara khusus.
“WEF memperkirakan otomatisasi dan digitalisasi hingga 2030 dapat menciptakan 170 juta pekerjaan, sementara 92 juta pekerjaan lainnya akan hilang,” kata Dedy.
ADVERTISEMENT
Iklan Info Sponsorship →Dedy menyebut AI berpotensi memberi kontribusi sebesar US$366 miliar atau sekitar Rp6.641,82 triliun terhadap produk domestik bruto Indonesia pada 2030, dengan asumsi kurs Rp18.147 per dolar AS.
Kesenjangan data dan partisipasi kerja
Manfaat teknologi itu dinilai tidak otomatis merata. Dedy menyoroti kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia yang tercatat 56 persen, lebih rendah dibandingkan laki-laki 84 persen, serta lebih dari 23 juta penyandang disabilitas yang masih menghadapi keterbatasan akses kerja. Data yang tidak proporsional berisiko memperkuat bias dalam sistem kecerdasan buatan.
“Jangan FOMO terhadap AI. Kita perlu melakukan penilaian terlebih dahulu mengenai apa yang sebenarnya dibutuhkan,” tegas Dedy. Ia mengingatkan regulasi yang berlebihan berisiko membatasi ruang inovasi dan menghambat investasi.
Tata kelola dan kerja sama dengan Korea
Indonesia telah menyelesaikan penilaian Readiness Assessment Methodology bersama UNESCO pada 2023 dan hasilnya dipublikasikan pada 2024. Temuan itu menjadi bahan pertimbangan pemerintah menyusun dua rancangan peraturan presiden, yakni mengenai etika AI dan peta jalan AI, dengan pendekatan vertikal per sektor maupun horizontal lintas sektor.
Di sisi lain, Indonesia menjajaki kerja sama AI dengan Korea Selatan melalui nota kesepahaman yang mencakup layanan kesehatan primer, kesejahteraan digital, kesehatan ibu dan anak, kesehatan mental, serta ketahanan kesehatan. Salah satu penerapannya adalah AI telemedicine di puskesmas wilayah perdesaan dan kepulauan, dengan tahap pertama pada Juni 2027 dan tahap kedua pada April 2029.
