Di Balik Solidaritas Rendang: Upaya Pemulihan Ranah Minang Pasca-Bencana

PADANG, ArgumenRakyat.com — Provinsi Sumatera Barat kini berada di persimpangan jalan antara semangat solidaritas sosial yang tinggi dan tantangan pemulihan ekonomi yang berat. Di tengah duka akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Agam dan sekitarnya, masyarakat Minangkabau menunjukkan ketangguhan luar biasa melalui aksi kemanusiaan, meski pertumbuhan ekonomi daerah sedang dalam tren melambat.

Galodo Kedua dan Duka yang Belum Usai

Pekan terakhir Desember 2025 menjadi masa sulit bagi warga Kabupaten Agam. Curah hujan tinggi pada Kamis (25/12/2025) kembali memicu banjir bandang atau “galodo” susulan di kawasan Maninjau. Material berupa bongkahan batu besar dan puing kayu dilaporkan masih berserakan menutupi akses jalan dan pemukiman warga hingga Sabtu (27/12/2025).

Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa total korban jiwa akibat rangkaian bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) telah mencapai 1.138 jiwa. Di Sumatera Barat sendiri, pencarian terhadap puluhan korban hilang masih terus diupayakan oleh tim SAR gabungan, meski medan yang berat menjadi kendala utama.

Diplomasi Kemanusiaan dari Istana Gubernur

Menariknya, di tengah kondisi darurat ini, Sumatera Barat tetap menunjukkan peran sebagai “kakak” bagi provinsi tetangga. Pemerintah Provinsi Sumbar bersama TP-PKK mengirimkan sedikitnya 2,5 ton rendang siap saji untuk membantu korban bencana di Aceh dan Sumatera Utara.

“Ini adalah wujud kepedulian masyarakat Ranah Minang. Meskipun kami juga sedang menghadapi musibah, semangat berbagi tidak boleh padam,” ujar Gubernur Sumbar, Mahyeldi, saat melepas bantuan tersebut di Padang. Langkah ini dinilai banyak pihak bukan sekadar bantuan logistik, melainkan diplomasi kebudayaan dan penguatan solidaritas regional di masa krisis.

Perlambatan Ekonomi dan Tantangan 2026

Namun, di balik aksi heroik tersebut, indikator makroekonomi Sumatera Barat memberikan sinyal peringatan. Bank Indonesia (BI) baru-baru ini mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 menjadi di kisaran 4 persen, turun dari proyeksi awal yang sempat menyentuh 5,4 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada triwulan III-2025, ekonomi Sumbar hanya tumbuh 3,36 persen (y-on-y). Angka ini merupakan salah satu yang terendah di Pulau Sumatera. Penurunan ini dipicu oleh melambatnya sektor-sektor utama serta besarnya beban anggaran yang harus dialihkan untuk penanggulangan bencana dan rehabilitasi infrastruktur.

Kepala BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, menekankan pentingnya percepatan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menstimulus perputaran uang di tingkat lokal. “Dengan potensi 1,8 juta porsi per hari, program ini bisa menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat terdampak,” ungkapnya.

Menuju Transisi Darurat

Pemerintah kini mulai bergeser dari status tanggap darurat ke transisi darurat di empat kabupaten/kota di Sumbar. Fokus utama di akhir Desember ini adalah pembersihan kawasan dan penyiapan Hunian Sementara (Huntara).

Ke depan, tantangan bagi Sumatera Barat adalah bagaimana menjaga integrasi antara pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dengan pemulihan daya beli masyarakat. Tanpa strategi mitigasi yang lebih integratif, pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 dikhawatirkan akan terus terbebani oleh siklus bencana ekologis yang berulang.(**)