DPR Desak Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Karhutla

JAKARTA, ArgumenRakyat.com — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mendesak pemerintah pusat mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera yang tak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan daerah.

Mobilisasi Sumber Daya Maksimal

Deddy menilai penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal. Menurutnya, pengambilalihan oleh pemerintah pusat perlu dilakukan agar prosesnya terkoordinasi dan seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan untuk menghadapi eskalasi karhutla.

“Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” kata Deddy di Jakarta, Sabtu (22/8).

Singgung Kapasitas Fiskal BNPB

Politikus PDI-Perjuangan itu menyinggung kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dinilainya belum memiliki pendanaan memadai untuk melakukan orkestrasi penanganan karhutla secara efektif.

“BNPB juga tidak punya kapasitas fiskal atau pendanaan untuk melakukan orkestrasi yang efektif menangani karhutla saat ini,” ucapnya.

Deddy juga mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan untuk merespons situasi dan tantangan akibat karhutla. Ia menambahkan, pemerintah daerah dan provinsi juga menghadapi keterbatasan fiskal yang semakin berat setelah pemangkasan anggaran, namun hal itu tak boleh menjadi alasan membiarkan penanganan karhutla berjalan tanpa dukungan memadai.