ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Kabar angin soal kocok ulang jajaran Kabinet Merah Putih pada awal Agustus 2026 yang sempat berembus kencang belakangan ini mendadak diredam Istana. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pasang badan menepis rumor bongkar-pasang pos menteri tersebut. Menurut dia, belum ada wacana merombak kabinet secara masif. Kalaupun dapur Istana bergolak, itu sebatas agenda pengisian kursi kosong yang ditinggal pejabat terdahulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Reshuffle? Sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama,” ujar Prasetyo kepada wartawan dalam perjalanan menuju Jakarta dari Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026) malam.
Skenario pembagian kartu ulang memang menjadi isu hangat seiring terlepasnya beberapa atribut pejabat penting. Kursi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), misalnya, melompong tak berpenghuni setelah Silmy Karim terjerat batu sandungan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Di sudut lain, pos Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) juga ditinggal pergi oleh Sudaryono yang mendapat penugasan baru untuk memegang kemudi sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ya contohnya seperti Wamentan gitu,” tegasnya.
Meski sinyal pengisian peta kekuatan itu tampak logis, politikus kawakan Partai Gerindra ini kembali menggarisbawahi bahwa sang nhkoda Merdeka Barat belum menyentuh lembaran evaluasi tersebut.
“Oh iya itu [Wamen Imipas] juga kosong. Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet,” ucap Prasetyo.
Pergeseran di tubuh kabinet belakangan memang cukup dinamis. Jabatan Wamentan kini kosong seiring Sudaryono ditugaskan Presiden Prabowo sebagai Kepala BGN, menggantikan Nanik S Deyang yang mendadak mundur lantaran alasan kesehatan.
Sementara itu, cerita dari ranah Imipas berujung lebih kelam. Mantan Wamen Imipas Silmy Karim resmi dicopot dari jabatannya oleh presiden setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Merespons kasak-kusuk politik yang kian liar di pelataran Istana, Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, ikut angkat bicara. Dengan gaya khasnya, Bahlil mewanti-wanti agar publik tak bertindak melebihi syahwat politik. Ia menegaskan urusan perombakan kabinet murni berada di dalam sangkar hak prerogatif Presiden Prabowo.
Ia menekankan setiap pejabat harus menghormati hak prerogatif presiden dan meminta berbagai pihak tidak berspekulasi soal pergantian pimpinan di kementerian/lembaga hingga kepala negara menetapkan keputusan.
“Jangan selalu berspekulasi melampaui batas kewenangan. Sekali lagi, reshuffle itu prerogatif Bapak presiden,” ucap Bahlil, Selasa (28/7/2026).
