Prabowo Tegaskan Larang Penjualan BUMN Strategis dan Pangkas 800 Perusahaan Hantu

- Jurnalis

Minggu, 12 Juli 2026 - 22:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Prabowo Subianto dalam menyampaikan sambutannya saat meresmikan pembangunan lima bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026. (Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Foto: Prabowo Subianto dalam menyampaikan sambutannya saat meresmikan pembangunan lima bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026. (Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr)

ARGUMENRAKYAT.COMJAKARTA – Langkah radikal langsung diambil Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dinilai sarat inefisiensi. Dalam pidato terbarunya di saat meresmikan pembangunan lima bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026.

ADVERTISEMENT

🎙️ Info Sponsorship
Iklan

SCROLL TO RESUME CONTENT

Prabowo mengungkapkan keterkejutannya atas jumlah BUMN yang ternyata membengkak drastis akibat gurita anak dan cucu perusahaan. Dirinya mencurigai struktur gemuk tersebut sengaja dibentuk oleh oknum tertentu sebagai wadah penyelewengan dana.

Prabowo menceritakan momen awal masa jabatannya ketika mendapati data struktur BUMN yang karut-marut. Dari perkiraan semula yang hanya berkisar di angka 300 hingga 400 perusahaan, fakta di lapangan justru menunjukkan angka seribu lebih. “Begitu saya dilantik jadi presiden, baru saya diberitahu BUMN kita 1.107,” ujarnya.

Baca Juga:  Indonesia Kirim 742 Pasukan Perdamaian ke Lebanon, Kepala Staf Kepresidenan Pastikan Kesiapan Penuh

Prabowo juga menengarai adanya motif terselubung di balik pembentukan birokrasi korporasi yang berlapis-lapis tersebut. “Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada cicit perusahaan, dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi-sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat,” tuturnya ketus.

Tak sekadar melempar kritik, Istana langsung bergerak cepat melakukan langkah likuidasi massal. Ratusan BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus-menerus merugi mulai ditutup secara bertahap demi menyelamatkan keuangan negara. Hingga pertengahan tahun ini, ratusan entitas telah dibubarkan dan ditargetkan akan menyusut drastis hingga akhir tahun 2026. “Desember 31, 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus kita tutup,” katanya menegaskan target pembersihan tersebut.

Baca Juga:  Pengamat Kebijakan UNPAD Sebut Pendirian Universitas Republik Indonesia Perlu Perencanaan Strategis Matang

Kebijakan restrukturisasi ini diklaim berhasil memangkas biaya operasional serta beban gaji direksi dalam jumlah yang sangat signifikan. Penghematan tersebut sekaligus menutup celah kebocoran anggaran yang selama ini membebani APBN. “Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati 70 triliun,” ungkapnya disambut riuh hadirin.

Selain melakukan pembersihan internal, Prabowo juga menaruh perhatian besar pada proteksi aset strategis nasional. Ia membongkar adanya indikasi rencana pelepasan sejumlah korporasi industri pertahanan ke pihak asing pada masa lalu yang langsung ia batalkan demi menjaga kedaulatan negara.

“Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual ke asing, saya larang,” ucapnya menegaskan sikap nasionalismenya.

Industri pertahanan seperti PT PAL, PT Pindad, hingga PT Dirgantara Indonesia (PTDI) kini justru dipacu untuk kembali bangkit dan bersaing di kancah global.

Berita Terkait

Presiden Terima Surat Pengunduran Diri Gubernur BI Perry Warjiyo, Destry Damayanti Jadi Pjs
Sanksi Tutup Dapur Menanti: BGN Larang Keras Program Makan Bergizi Gratis Gunakan Barang Bersubsidi!
BUMN Obral Stok Hunian Mangkrak Lewat Danantara Housing, Ratusan Anak Usaha Mulai ‘Dibersihkan’
Pengamat Kebijakan UNPAD Sebut Pendirian Universitas Republik Indonesia Perlu Perencanaan Strategis Matang
Bukan Penyegaran Biasa? Kejagung Rombak Pejabat Utama di Tengah Isu Panas Febrie Adriansyah
Teka-teki Kipas Angin Rp 1,8 Triliun Koperasi Desa Merah Putih
​KPK Dukung Penitipan Penahanan Febrie Adriansyah di Rutan KPK, Tegaskan Sinergi Antar-Lembaga Penegak Hukum
​Merasa Dikriminalisasi, Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Siap Melawan

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 21:36 WIB

Presiden Terima Surat Pengunduran Diri Gubernur BI Perry Warjiyo, Destry Damayanti Jadi Pjs

Senin, 27 Juli 2026 - 21:31 WIB

Sanksi Tutup Dapur Menanti: BGN Larang Keras Program Makan Bergizi Gratis Gunakan Barang Bersubsidi!

Senin, 27 Juli 2026 - 21:19 WIB

BUMN Obral Stok Hunian Mangkrak Lewat Danantara Housing, Ratusan Anak Usaha Mulai ‘Dibersihkan’

Minggu, 26 Juli 2026 - 18:57 WIB

Pengamat Kebijakan UNPAD Sebut Pendirian Universitas Republik Indonesia Perlu Perencanaan Strategis Matang

Minggu, 26 Juli 2026 - 18:36 WIB

Bukan Penyegaran Biasa? Kejagung Rombak Pejabat Utama di Tengah Isu Panas Febrie Adriansyah

Berita Terbaru