ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Tragedi kemanusiaan melanda program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Sebanyak lima orang peserta yang merupakan sarjana penggerak pembangunan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani rangkaian latihan fisik semi-militer tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kendati menuai gelombang kritik tajam dari berbagai organisasi masyarakat sipil, pemerintah bersikukuh bahwa tidak ada kelalaian prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
Kelima korban yang gugur adalah Novia Ramadani Sihotang (25 tahun) asal Sumatra Utara, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan asal Jawa Barat, serta tiga orang lainnya yaitu Yonanda Muhammad Taufik, Anisa Muyasaro, dan Nola Diasari. Berdasarkan laporan, para peserta sipil ini dipersiapkan untuk memimpin koperasi di tingkat desa, namun nasib mereka berakhir tragis di tengah pelaksanaan pemusatan latihan bela negara.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) selaku salah satu pihak penyelenggara membantah adanya unsur kelalaian terkait jatuhnya korban jiwa. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menegaskan bahwa seluruh aspek medis dan standar operasional prosedur (SOP) telah dijalankan secara ketat sesuai regulasi yang berlaku sejak awal pendaftaran peserta.
Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia menyatakan bahwa penanganan medis dan penyusunan materi latihan telah disesuaikan dengan kapasitas masyarakat sipil:
“Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan. Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil,” ucapnya saat jumpa pers di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026)..
Senada dengan Kemhan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrahman turut membela pelaksanaan program tersebut. Dudung mengklaim bahwa porsi latihan militer yang diberikan kepada para calon manajer sipil ini sebenarnya tidak terlalu berat.
Pihaknya menduga faktor kondisi kesehatan bawaan dari masing-masing individu menjadi pemicu utama di balik insiden fatal tersebut, dan menolak anggapan adanya kekerasan fisik berlebih dari instruktur. Dudung Abdurrahman memberikan pembelaan sekaligus menjelaskan langkah investigasi yang sedang berjalan:
“Latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras lah ya, tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Tapi ini sedang dievaluasi dan ada investigasi, itu salah satu yang menjadi konsentrasi. Tidak serta-merta untuk manajer saja, kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan kabinet merah putih di-retreat dulu di Magelang karena memang itu penting kalau menurut saya,” tuturnya.
Di sisi lain, desakan untuk menghentikan program ini terus mengalir deras. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pendekatan militeristik di dalam sektor pengelolaan ekonomi sipil seperti koperasi adalah langkah yang keliru dan tidak relevan.
Menurut Usman, nilai-nilai yang dibutuhkan koperasi adalah efisiensi biaya dan kesejahteraan anggota, bukan rantai komando militer.
Meskipun investigasi internal sedang bergulir untuk mengungkap penyebab pasti kematian para sarjana tersebut, pemerintah menyatakan tetap memutuskan untuk melanjutkan program Latsarmil bagi angkatan berikutnya demi menanamkan kedisiplinan dan jiwa korsa.
