ARGUMENRAKYAT.COM, SUMBAR – Budaya minum kopi atau mangopi bagi masyarakat Minangkabau bukanlah sekadar tren gaya hidup modern (lifestyle trend). Kebiasaan ini merupakan warisan kultural yang mengakar kuat sejak lama, di mana lapau-lapau tradisional menjadi ruang publik untuk berinteraksi dan bertukar pikiran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, di balik riuhnya kedai kopi modern yang kini menjamur di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, tersimpan ironi yang mendalam, ada krisis pasokan bahan baku lokal (supply-demand gap) yang memaksa para pelaku usaha mendatangkan biji kopi dari luar daerah.
Fenomena ini dibahas secara lugas oleh Hendri Donal dalam podcast Kusieh Bendi di channel YouTube Dimensia Creative dengan judul video: ”Potensi Kopi Perkebunan Lokal dengan Aroma Tanah Rakyat”, Donal adalah seorang petani sekaligus praktisi industri kopi asal Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam sebuah siniar bersama Dimensia Creative.
Dirinya menyoroti bagaimana potensi ekonomi perkebunan rakyat yang sangat masif justru kerap terabaikan akibat pendekatan kebijakan pemerintah daerah yang tidak menyentuh akar permasalahan pertanian kopi berkelanjutan (sustainable coffee farming).
Ironi Konsumsi Tinggi Tanpa Bahan Baku Lokal
Kota Payakumbuh, menurut kalkulasi Hendri Donal, setidaknya membutuhkan pasokan minimal 100 kilogram green bean (biji kopi mentah) per hari hanya untuk memenuhi kebutuhan kafe-kafe lokal yang menjamur tersebut. Angka tersebut belum termasuk konsumsi harian masyarakat di lapau-lapau tradisional. Namun, tingginya permintaan ini tidak mampu dipenuhi oleh hasil perkebunan lokal sendiri.
Di samping itu, ia juga mengungkapkan soal keluhannya terhadap efektivitas program bantuan pemerintah yang selama ini berjalan di sektor perkebunan:
“Pemerintah cuman fokus membantu berupa bibit tanpa melakukan pembinaan dan pengawasan sampai bibit itu menghasilkan di tingkat petani kita kan,” tuturnya dalampodcast yang diunggah 24 Mei 2026 itu.
Oleh karena itu, akibat dari lemahnya pendampingan teknis agraria (agricultural extension services) ini, banyak bantuan bibit unggul berakhir mati atau tidak dirawat dengan optimal. Petani dibiarkan berjalan sendiri tanpa edukasi mengenai standarisasi pasca-panen (post-harvest management) yang krusial untuk menentukan nilai jual dan kualitas rasa kopi.
Kritik Terhadap Agenda Seremonial Birokrasi
Ketiadaan pemetaan wilayah ekonomi (economic regional mapping) berbasis komoditas unggulan daerah membuat arah pembangunan pertanian menjadi tidak fokus. Padahal, catatan sejarah kolonial mencatat bahwa kaki Gunung Sago di Kabupaten Lima Puluh Kota pernah menjadi sentral perkebunan kopi robusta terbaik. Kekecewaan terhadap mandeknya hilirisasi pertanian (agricultural downstreaming) yang konkret juga disuarakan oleh pemandu diskusi, yang mengkritik prioritas kerja pemerintah kabupaten:
“Untuk Kabupaten 50 Kota, kok sibuk dengan seremonial-seremonial saja?”
Birokrasi dikritik karena lebih mengutamakan program-program yang bersifat kosmetik ketimbang membangun demplot (lahan percontohan/ demonstration plot) intensif yang bisa mengedukasi masyarakat secara langsung tentang modernisasi sistem pertanian kopi.
Keengganan Merantau dan Gengsi Sarjana Pertanian
Tantangan pengembangan kopi lokal tidak hanya datang dari sisi regulasi atu meja birokrasi saja, tapi juga bisa ditemukan dari aspek sosiologis generasi muda di pedesaan (rural youth migration). Terjadi pergeseran paradigma di mana sektor pertanian sering kali dianggap tidak lagi prestisius bagi generasi Z maupun para lulusan perguruan tinggi. Banyak sarjana pertanian yang lebih memilih menganggur atau bekerja di sektor formal perkantoran demi sebuah gengsi sosial.
Hendri Donal juga menceritakan realitas kultural yang ia temui di lapangan mengenai pandangan keliru dari para orang tua:
“Mereka gengsi lantaran mereka sarjana untuk terjun langsung… Mamak kuliahkan, akhia-akhia nyo jadi petani di kampung, bahasa itu sebenarnya,” tegasnya.
Padahal, melalui edukasi tata kelola hulu ke hilir yang tepat, nilai tambah ekonomi (economic value-added) dari budidaya kopi jauh lebih menjanjikan dibanding menjadi pekerja kantoran bergaji standar. Pemilik nama Kopi LULI itu juga membuktikannya dengan membina beberapa mahasiswa lulusan Universitas Negeri Padang (UNP) untuk menjadi pelaku usaha kopi mandiri di kampung halaman mereka sendiri, mulai dari tahap bertani, menjadi processor, hingga menguasai teknik pemanggangan biji kopi (roasting).
Menepis Mitos Masa Tunggu dengan Sistem Pagar
Salah satu alasan utama mengapa para petani enggan beralih ke tanaman kopi adalah masa tunggu panen (gestation period) yang dinilai terlalu lama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanaman kopi umumnya membutuhkan waktu hingga 2,5 tahun untuk berproduksi secara optimal bagi penopang ekonomi keluarga.
Untuk memitigasi kendala ini, pria yang kini menginjak usia 45 tahun tersebut memperkenalkan inovasi metode tanam rapat atau sistem pagar (ultra-high-density planting) yang diadopsi dari kesuksesan para petani kopi di Brasil. Metode ini memungkinkan petani memaksimalkan pemanfaatan ruang melalui sistem tumpang sari (intercropping system).
“Di saat kita mengolah tanah antara dari jarak kopi ke kopi kita masih bisa memanfaatkan untuk jenis tanaman lain,” jelasnya dalam podcast.
Hendri mencontohkan pengalamannya memanfaatkan ruang sela sejauh 3 meter antar-larikan kopi untuk menanam tembakau, cabai, atau sayuran yang berumur pendek (cash crops). Dengan strategi ini, petani tetap mendapatkan penghasilan harian sembari menunggu tanaman kopi mereka siap dipanen.
Menuju Kemandirian Ekonomi Desa
Krisis pasokan bahan baku lokal ini sebenarnya merupakan peluang pasar (market opportunity) yang terbuka lebar bagi masyarakat Sumatra Barat. Ia juga menghitung secara matematis bahwa pemanfaatan lahan tidur berukuran 30×30 meter di pekarangan rumah sekalipun, jika ditanami kopi dengan sistem pagar, mampu menampung hingga 300 batang kopi. Dengan produktivitas minimal 1 kilogram green bean per batang per tahun dan harga pasar yang berkisar antara Rp70.000 hingga Rp85.000 per kilogram, pekarangan rumah tersebut bisa berfungsi layaknya tabungan keluarga (household safety net).
Keberhasilan industri kopi di tingkat hilir, seperti menjamurnya kafe-kafe perkotaan, tidak akan bertahan lama tanpa adanya ketahanan rantai pasok (supply chain resilience) di tingkat hulu. Hendri Donal mengingatkan bahwa kedaulatan bahan baku hanya bisa dicapai jika ada keseriusan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk turun langsung membina petani, bukan sekadar membagikan komoditas bibit secara seremonial lalu pergi meninggalkannya.
