Politisi PDI-P Sebut Jokowi Punya Syahwat Politik Tinggi Terkait Gibran

ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Situasi perpolitikan nasional terus diwarnai oleh berbagai dinamika yang memicu perdebatan publik. Mulai dari spekulasi mengenai arah koalisi partai politik, evaluasi kritis terhadap program jaminan sosial pemerintah, hingga dinamika hubungan antartokoh bangsa.

Menanggapi berbagai isu hangat tersebut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Deddy Sitorus, memberikan pandangan mendalam yang menyoroti langkah politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta arah strategis PDI-P pasca-Pemilu.

Dalam sebuah wawancara mendalam yang diunggah di kanal YouTube Hendri Satrio Official pada Jum’at, 26 Juni 2026, Deddy secara blak-blakan mengomentari motif di balik manuver politik Jokowi belakangan ini.

Deddy menilai bahwa keputusan politik yang diambil oleh Jokowi tidak lepas dari ambisi kekuasaan yang besar, terutama dalam mendorong sang putra, Gibran Rakabuming Raka, ke panggung kepemimpinan nasional.
Kritik tajam dikemukakan oleh Deddy Sitorus terkait dorongan kuat yang membawa Gibran menjadi wakil presiden. Kutipan pernyataan pertama dari Deddy menegaskan pandangannya:

“Saya cenderung melihat Jokowi itu bukan dari alasan tadi rumor tadi tapi bahwa memang kehendak berkuasanya itu sangat tinggi. Kalau ketamakan kekuasaannya enggak besar, enggak akan maksa itu Gibran jadi wakil presiden,” ujar dia.

Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan internal PDI-P terhadap apa yang dinilai sebagai pemaksaan regenerasi politik keluarga di luar jalur kepartaian yang ideal. Lebih lanjut, ia juga menambahkan kekhawatirannya mengenai ambisi jangka panjang yang dinilai bisa meluas ke anggota keluarga lainnya pada masa depan dengan berujar:
“Kalau saya cenderung malah dia penginnya tidak hanya Gibran, nanti Jan Ethes juga kalau bisa jadi presiden. Saya lebih melihat ke sana, oh itu yang tadi saya buat greed of power,” tegas alumnus Kingston University Penrhyn Road Campus itu.

Selain menyoroti motif politik personal Jokowi, Deddy memaparkan alasan substantif mengapa DPP PDI-P mengeluarkan instruksi tegas yang melarang seluruh kadernya terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, kendati PDI-P sejak awal berkomitmen penuh pada pemberantasan stunting di Indonesia, evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan berupa komersialisasi dan pemburuan rente oleh pihak tertentu. Mengenai keputusan partai tersebut, Deddy menjelaskan:

“Ada perburuan rente di sana jadi program tadinya bersikap sangat populis humanis berubah menjadi program yang dikapitalisasi untuk keuntungan orang perorang. Nah pada titik itulah kita merasa bahwa sebaiknya kita tidak boleh terlibat dalam urusan MBG itu,” ucapnya.

Terkait dengan posisi PDI-P dalam peta politik nasional, partai berlambang banteng moncong putih tersebut menegaskan komitmennya untuk mengambil peran sebagai partai penyeimbang di parlemen. Deddy mematahkan anggapan bahwa PDI-P harus memimpin perlawanan di jalanan, karena mekanisme koreksi yang konstitusional seharusnya berjalan melalui fungsi check and balances di DPR.

Langkah memosisikan diri di luar pemerintahan ini diambil demi menjaga kesehatan iklim demokrasi agar suara publik tetap terwakili secara formal. Penegasan ini disampaikan oleh Deddy Sitorus, “DPR-nya sudah satu suara sudah kayak di Korea Utara sana, maka rakyat sama pemerintahlah yang berhadapan-hadapan. Nah di situlah PDI Perjuangan ada di tengah menjadi penyeimbang karena kan rakyat tidak diwakili di parlemen secara langsung tapi melalui perwakilan kita menjadi jembatan bridging dari suara-suara publik,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deddy juga meluruskan tuduhan yang sering dialamatkan kepada PDI-P sebagai dalang di balik gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Ia menyatakan bahwa PDI-P adalah partai politik formal yang taat pada sistem, sehingga tidak memiliki kecenderungan untuk menunggangi aksi massa secara tersembunyi. Sebaliknya, ia menengarai adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menjadikan PDI-P sebagai kambing hitam atas kegagalan pengamanan dan kebijakan pemerintah yang memicu keresahan sosial. Hal ini diungkapkannya secara lugas:

“Alih-alih melempar ini kerjanya PDI Perjuangan, enak aja PDI Perjuangan kalau memang mau gerak enggak bakal sembunyi-sembunyi nunggangin orang, kita pasti di depan turun itu PDI Perjuangan. Kita enggak ada bakat itu nunggang-nunggangin orang, kita pasti maju kan gitu tuh,” ungkapnya.

Terakhir, anggota komisi II DPR RI itu menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menyelesaikan masa jabatannya secara penuh hingga tahun 2029 sesuai aturan konstitusi. Komitmen terhadap aturan main demokrasi inilah yang menjadi pegangan utama bagi partai, alih-alih ikut larut dalam diskursus percepatan pergantian kepemimpinan yang bergulir di sebagian kelompok masyarakat sipil. Keyakinan tersebut ditutup oleh Deddy Sitorus dengan pernyataan:

“Kami ingin Prabowo sampai 2029 dong karena kan dia presidennya. Karena kita taat pada konstitusi Pak, masa periode presiden itu kan dipilih setiap 5 tahun, kita kan megangnya di sana. Secara konstitusi kita pasti ingin setiap periode pemerintah diselesaikan sesuai dengan pakem undang-undang yang ada,” jelasnya.