JAKARTA, ArgumenRakyat.com — CEO Nvidia Jensen Huang menolak seruan agar pemerintah membuat regulasi baru untuk mengatur teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berkembang semakin pesat.
Huang menyampaikan pandangan itu dalam wawancara dengan Jim Cramer di tengah sengitnya perdebatan mengenai keamanan AI. “Gagasan bahwa kita butuh undang-undang baru, aturan antitrust baru, atau regulasi baru hanya agar perusahaan-perusahaan ini bisa menjalankan fungsi rekayasa dasar dan menguji produknya dengan benar sebelum dirilis itu sama sekali tidak perlu,” kata Huang, melansir CNBC, Selasa (15/9/2026).
Menurut Huang, aturan yang ada sudah cukup untuk mengatur keandalan dan fungsi sebuah produk. Ia menilai perusahaan pengembang AI memiliki kontrol penuh untuk memastikan produk mereka aman sebelum dilepas ke publik.
ADVERTISEMENT
Iklan Info Sponsorship →Keamanan AI Dinilai Persoalan Rekayasa Teknis
Huang menegaskan keamanan AI lebih tepat dipandang sebagai persoalan rekayasa teknik, bukan semata urusan aturan. “Keamanan itu masalah rekayasa teknik. Kita harus membuat produk dan mengujinya dengan benar. Jika belum siap dirilis, tahan dulu dan terus lakukan pengujian serta perbaikan teknis sampai benar-benar siap,” ujar dia.
Ia juga menepis kekhawatiran bahwa model AI yang semakin kuat akan menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia. “Kita tidak akan punah di 2030. Ada begitu banyak orang di dunia yang akan membangun AI dengan benar. Kita akan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan serta menciptakan beragam teknologi demi keamanan dan keselamatan,” kata Huang.
Usulan Koordinasi Laboratorium AI
Perdebatan ini mengemuka setelah CEO Anthropic Dario Amodei menerbitkan esai yang mengusulkan koordinasi antar laboratorium AI terkemuka untuk mengatur ritme pengembangan model canggih. Amodei menilai koordinasi diperlukan agar perusahaan punya waktu menguji dan memperkuat sistem keamanan, dan kemungkinan membutuhkan intervensi pemerintah atau kelonggaran aturan antitrust.
Dalam esainya, Amodei memaparkan tiga langkah: menempatkan penilai keamanan pihak ketiga di setiap laboratorium, koordinasi global berbasis demokratis soal standar keamanan, serta pembatasan laju perkembangan AI yang tidak terawasi. Menurut dia, bentuk koordinasi seperti itu sulit dijalankan secara hukum tanpa dukungan pemerintah.
