SEMARANG, ArgumenRakyat.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah, dokumen, dan barang bukti elektronik setelah menggeledah Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang serta dua rumah pihak terkait pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Penggeledahan menyisir tiga lokasi. Lokasi utama adalah Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan dua lokasi lainnya merupakan kediaman pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Langkah itu menjadi bagian dari penyidikan lanjutan kasus dugaan suap penghapusan hasil temuan audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Uang dan Dokumen Disita
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidik menemukan uang tunai saat menyisir kantor BPK Jawa Tengah. “Saat melakukan penggeledahan di Kantor BPK Jateng, penyidik menemukan dan menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat. Dokumen dan barang bukti elektronik juga diamankan karena diduga berkaitan dengan upaya menghapus temuan audit BPK di wilayah Kabupaten Klaten.
ADVERTISEMENT
Iklan Info Sponsorship →Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Kamis, 15 Oktober 2026 di Klaten, Surakarta, dan Jakarta. Dari 23 orang yang diamankan, penyidik menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
Temuan Audit Rp5 Miliar
Menurut penyidikan, BPK Jawa Tengah menemukan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp5 miliar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025. Temuan itu kemudian dilobi agar dihapus dari Laporan Hasil Pemeriksaan. Dalam pertemuan lanjutan, pejabat BPK meminta imbalan Rp600 juta yang lalu dinegosiasikan menjadi Rp400 juta.
KPK juga mendalami lima klaster dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026, mulai dari pengondisian audit, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah, hingga setoran terkait upah pungut. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.
