ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, memberikan tanggapan kritis terkait pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya yang dimaksudkan untuk menjawab kritik diplomat senior, Dino Pati Jalal, mengenai penggunaan dana pribadi dalam agenda perjalanan luar negeri Presiden.
Dalam sebuah wawancara yang dapat dilihat dari sebuah video, diunggah oleh Kompas.com di Facebook pada Kamis (4/6), pria yang akrab disapa Mas Uceng ini menyoroti batas transparan antara urusan kenegaraan dan urusan personal, serta efektivitas dari pengeluaran anggaran dinas yang dilakukan oleh kepala negara. Diskursus ini mencuat menyusul adanya klaim bahwa sebagian aktivitas di luar negeri dibiayai menggunakan kantong pribadi pejabat publik terkait.
Zainal mengawali pandangannya dengan mengakui bahwa penggunaan dana pribadi untuk kebutuhan kasual saat berada di luar negeri merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh siapa saja, termasuk pejabat negara. Ia memberikan contoh sederhana mengenai aktivitas konsumsi harian yang sifatnya sangat subjektif. Menurutnya, wajar jika seseorang ingin membelanjakan uangnya sendiri untuk keperluan bersantap atau preferensi pribadi di luar agenda formal. Namun, ketika konteks tersebut ditarik ke dalam lingkaran operasional seorang Presiden atau Sekretaris Kabinet, esensi permasalahannya menjadi jauh lebih kompleks dan membutuhkan kejelasan hukum yang ketat.
“Mungkinkah akan ada penggunaan uang pribadi ketika kita keluar negeri? Bisa jadi dong. Kadang-kadang mungkin kita aja keluar negeri kadang-kadang pengen makan di mana, pengen tiba-tiba apa, kan sangat mungkin,” ujar pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan itu.
Menguak Persoalan Konsumsi Waktu dan Agenda Pribadi
Meskipun memaklumi adanya kebutuhan personal, Zainal menilai pernyataan dari pihak Istana justru memicu tanda tanya besar mengenai porsi perjalanan dinas Presiden yang sesungguhnya. Jika dalam sebuah kunjungan kenegaraan terdapat komponen biaya yang harus ditanggung secara mandiri untuk urusan pribadi, hal itu secara tidak langsung mengindikasikan bahwa agenda tersebut tidak sepenuhnya murni demi kepentingan negara. Ada alokasi waktu dari seorang kepala negara yang tersita untuk melakukan aktivitas di luar tanggung jawab konstitusionalnya.
Zainal menambahkan bahwa situasi ini memicu perdebatan mengenai akuntabilitas waktu seorang pemimpin. Ketika seorang Presiden melakukan perjalanan dengan fasilitas dan pengamanan negara, setiap menit yang dihabiskan melekat pada jabatannya.
Oleh karena itu, munculnya narasi penggunaan dana pribadi untuk agenda tertentu di luar negeri memicu persepsi bahwa ada irisan kepentingan yang tidak terselesaikan dengan baik dalam manajemen protokoler kepresidenan.
“Tapi kan ketika seorang Sekretaris Kabinet mengatakan untuk urusan pribadi Presiden keluar sendiri, pertanyaannya menjadi menarik. Berarti Presiden keluar negeri tidak seluruhnya urusan negara. Dia masih menggunakan waktu itu untuk urusan pribadi,” tegasnya.
Pria yang pernah terlibat dalam film “Dirty Vote” ini bahkan sempat menyinggung salah satu contoh kasus yang sempat ramai diperbincangkan publik, yakni terkait pengadaan kue ulang tahun yang disebut-sebut menggunakan dana pribadi dari Prabowo Subianto. Menurutnya, pesan-pesan administratif atau klarifikasi yang disampaikan oleh ajudan maupun pihak sekretariat sering kali tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan justru membuka tabir persoalan baru yang lebih mendalam mengenai bagaimana waktu kepresidenan dikonsumsi untuk urusan non-negara di luar wilayah yurisdiksi nasional.
Menuntut Perincian dan Batasan yang Jelas
Lebih lanjut, penulis buku ”Kronik Otoritarianisme Indonesia: Dinamika 80 Tahun Ketatanegaraan Indonesia” itu mendesak pemerintah untuk memberikan batasan serta definisi yang rigid mengenai domain pribadi dan domain negara. Publik, menurut Zainal, berhak mendapatkan perincian yang jelas mengenai transparansi anggaran kunjungan kerja luar negeri.
Hal ini krusial untuk menghindari adanya area abu-abu (gray area) yang dapat mengaburkan akuntabilitas keuangan negara. Tanpa adanya indikator dan rincian yang jelas, klaim penggunaan dana pribadi bisa menjadi bias dan sulit diukur secara objektif.
Ia pun mempertanyakan apakah ada otoritas internal yang mampu menjelaskan garis pembatas tersebut secara gamang kepada publik. Menurutnya, kejelasan mengenai mana yang pantas dibayarkan oleh kas negara dan mana yang wajib menggunakan kantong pribadi harus dibuka secara terang benderang guna menjaga muruah institusi kepresidenan itu sendiri.
“Pertanyaannya batasan di mana? Apa yang dimaksud ketika Presiden keluar negeri ini domain di mana dia melakukan itu secara pribadi sehingga dia harus keluar dana pribadi, dan mana domain negara di mana dia harus keluar dana negara? Coba dirinci deh, atau kita minta perinciannya deh,” pintanya.
Zainal menggarisbawahi bahwa selama ini laporan publik mengenai perincian dana kunjungan kerja presiden ke luar negeri masih sangat minim dan jarang dieksplorasi secara detail. Padahal, akuntabilitas pengeluaran tersebut sangat penting untuk mengukur asas kemanfaatan dari setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Analisis Cost-Effectiveness dan Kerja Kolektif Pemerintahan
Salah satu poin krusial yang diangkat oleh Zainal adalah pentingnya melakukan analisis efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis) terhadap kunjungan luar negeri. Ia menyebutkan adanya beberapa kajian publik yang mencoba membandingkan antara besarnya anggaran yang dihabiskan untuk perjalanan dinas luar negeri dengan realisasi nilai investasi yang berhasil dibawa pulang ke tanah air. Dari beberapa hasil komparasi tersebut, efektivitas kunjungan sering kali dinilai belum optimal karena biaya operasional yang dikeluarkan jauh lebih besar ketimbang hasil konkret yang didapatkan.
Zainal mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan era modern tidak boleh dijalankan dengan sistem one-man show, di mana seluruh urusan diplomasi dan komitmen strategis harus bertumpu secara absolut pada figur Presiden. Pemerintahan adalah sebuah kerja kolektif yang melibatkan struktur birokrasi yang luas, mulai dari kementerian teknis hingga jajaran diplomat profesional.
“Pemerintahan ini bukan kerjaan one-man show. Pemerintahan ini adalah kerja kolektif. Ada menteri, ada diplomat, ada menteri luar negeri… Sehingga pertanyaan-pertanyaannya kan menjadi menarik: kalau untuk dapat komitmen gitu, emang harus ngirim Presiden?” ucap Zainal menegaskan uraiannya.
Melalui tanggapan kritis ini, Guru Besar dalam bidang Hukum Kelembagaan Negara dan pakar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut berharap agar tata kelola administrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Istana Kepresidenan dapat dievaluasi secara menyeluruh. Transparansi anggaran, kejelasan protokoler antara urusan domestik-pribadi dengan tugas kenegaraan, serta penguatan fungsi menteri kabinet menjadi esensi penting yang harus diperbaiki demi mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel di masa depan.
