BANDA ACEH, ArgumenRakyat.com – Di tengah hiruk-pikuk persiapan perayaan malam pergantian tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto memilih jalan yang berbeda. Alih-alih merayakan di ibu kota, Kepala Negara mendarat di Tanah Rencong hari ini, Rabu (31/12/2025), untuk memastikan bahwa negara hadir bagi warga yang masih berjuang di pengungsian akibat bencana banjir bandang dan longsor.
Kehadiran Fisik Sebagai Simbol Empati
Keputusan Presiden Prabowo untuk menghabiskan malam tahun baru di wilayah terdampak bencana di Aceh bukan sekadar seremoni. Kunjungan ini merupakan tinjauan keempatnya ke Sumatera sepanjang bulan Desember, menunjukkan komitmen kuat terhadap pemulihan infrastruktur dan sosial pascabencana.
“Semua tidak sendiri, kita semua memikirkan tiap hari bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan saudara-saudara,” tegas Presiden saat menyapa warga di titik pengungsian.
ADVERTISEMENT
Iklan Info Sponsorship →
Fokus Utama: Jembatan Bailey dan Huntara
Dalam rangkaian kunjungan hari ini, Presiden didampingi Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sejumlah menteri terkait. Fokus utama pemerintah saat ini adalah:
-
Konektivitas: Memastikan pemasangan jembatan bailey (jembatan rangka baja darurat) selesai tepat waktu agar distribusi logistik tidak terhambat.
-
Hunian Sementara (Huntara): Percepatan pembangunan hunian bagi puluhan ribu warga yang rumahnya hancur atau tertimbun lumpur.
-
Pembersihan Wilayah: Menginstruksikan TNI/Polri untuk menambah personel guna membersihkan sisa material banjir di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur yang merupakan titik terparah.
Anggaran Fantastis untuk Pemulihan
Pemerintah memperkirakan total biaya pemulihan pascabencana di Sumatera mencapai Rp59,25 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk Provinsi Aceh. Menkeu Purbaya pun telah mendesak BNPB untuk segera mengoptimalkan sisa dana bencana tahun 2025 sebesar Rp1,51 triliun sebelum tahun anggaran berakhir malam ini.
Argumen Kita: Politik Kehadiran
Langkah Prabowo menutup tahun 2025 di Aceh mengirimkan pesan politik dan kemanusiaan yang kuat. Di saat sebagian masyarakat berpesta, pemimpin tertinggi negara memilih berada di tengah lumpur dan tenda pengungsian. Ini adalah “Politik Kehadiran” yang diharapkan bukan sekadar pemadam kebakaran, melainkan awal dari mitigasi bencana yang lebih struktural di masa depan.
