ARGUMENRAKYAT.COM, SUMBAR – Aliansi Mahasiswa Kota Padang kembali turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) pada Kamis (25/6/2026). Massa yang tergabung dalam aksi ini merupakan gabungan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Indonesia (SI) wilayah Sumbar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi yang dimulai sejak pukul 15.30 WIB ini merupakan gerakan lanjutan (follow-up) dari demonstrasi sebelumnya yang telah digelar pada Rabu (17/6/2026) lalu.
Dengan estimasi massa mencapai kurang lebih 100 orang, para mahasiswa tampak membawa sejumlah poster tuntutan dan kritik keras. Salah satu poster yang menyita perhatian bertuliskan “Adili Mahyeldi-Vasco #Pemprov Pakak”.
7 Poin Tuntutan Massa Aksi
Dalam aksi ini, Aliansi Mahasiswa Kota Padang membawa tujuh poin tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar:
Tuntutnya dari aksi tersebut ialah:
1. Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar agar digunakan sebagaimana semestinya bukan untuk renovasi rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kantor Gubernur Sumbar, dan kami meminta Pemprov Sumbar agar bisa menjelaskan transparansi penggunaan APBD Pemprov Sumbar. Kami meminta dalam waktu 7 x 24 jam harus disampaikan transparansi di media sosial Pemprov Sumbar dan media sosial DPRD provinsi Sumbar.
2. Mendesak Pemprov Sumbar dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar untuk segera penyelesaian dan penutupan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumbar harus dilaksanakan dalam kurun waktu 7 x 24 jam agar PETI tidak lagi makin liar dan semakin menghancurkan alam Sumbar.
3. Menuntut Penanganan dan mitigasi pasca bencana ekologi di Sumbar akhir tahun 2025 silam harus segera ditindaklanjuti, mulai dari pembangunan hunian tetap (HUNTAP) dan pemberian bantuan donasi kepada korban dampak bencana ekologi. Kami menuntut hal ini dilakukan diskusi dan pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam waktu 1 minggu kedepan.
4. Mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada kondisi ekonomi daerah, memperbaiki infrastruktur wilayah pascabencana, serta menyoroti masalah pemindahan Penjual Kaki Lima (PKL) di wilayah GOR HAJI AGUS SALIM yang itu tidak jelas kepastiannya.
5. Menuntut Pemprov Sumbar untuk segera menyelesaikan permasalahan Pendidikan yang ada di Sumbar terutama terkait masalah infrastruktur yang tidak menunjang Pendidikan yang layak, serta persebaran Guru PNS yang akan mengajar di beberapa wilayah dalam zona 3T, dan beasiswa terhadap keluarga yang kurang mampu.
6. Mendesak pemerintah membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang dinilai mengancam ruang sipil dan mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
7. Kami menuntut untuk penurunan harga bahan pokok yang ada di Sumbar.
Di samping itu, hingga melewati pukul 18.00 WIB, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur Sumatra Barat tak kunjung hadir menemui massa. Di saat yang sama, aparat kepolisian mulai menarik pasukannya dan meninggalkan lokasi. Kendati demikian, massa aksi sempat bertekad untuk tetap bertahan di lapangan Kantor Gubernur.
“Berharap Gubernur dan Wakil Gubernur untuk datang menemui massa aksi dan menjawab semua tuntutan massa aksi,” ujar Dio Pratama, salah satu kader GMNI yang ikut menyuarakan aspirasinya.
Kekecewaan mahasiswa memuncak seiring absennya perwakilan pemerintah malam itu. Sekitar pukul 20.00 WIB, massa akhirnya memutuskan membubarkan diri secara teratur dengan perasaan kecewa.
Aliansi Mahasiswa Kota Padang menegaskan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti di sini. Rencana untuk aksi selanjutnya dipastikan ada, namun saat ini masih dalam tahap pembahasan internal sehingga belum ditentukan tanggal pastinya.
(Zidan Pratama)
