ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Anggota MBG Watch sekaligus Direktur Kebijakan Publik dan Keadilan Fiskal di lembaga think-tank ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menyampaikan kritik keras di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah. Kapan dan di mana pernyataan ini disampaikan? Kritik tersebut diutarakan dalam rapat dengar pendapat bersama DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (16/7/2026). Askar mempertanyakan transparansi basis data yang digunakan pemerintah dalam menetapkan angka target kuota penerima manfaat program tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Siapa yang disorot oleh Askar dalam pemaparannya? Ia menyoroti inkonsistensi data kuota penerima yang ditetapkan pemerintah sebesar 82 juta jiwa. Menurut Askar, berdasarkan kalkulasi data empiris milik Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat miskin, wilayah 3T, ibu hamil, serta balita yang benar-benar membutuhkan bantuan asupan nutrisi tersebut sesungguhnya jauh di bawah klaim sepihak pemerintah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Askar mensinyalir adanya kalkulasi politik elektoral di balik penetapan angka jumbo 82 juta penerima program makanan gratis tersebut.
“Kalau seandainya penerimanya benar masyarakat miskin 3T kemudian ibu hamil kemudian mereka yang betul-betul membutuhkan balita itu jumlahnya hanya 26 juta penerima Bapak Ibu,” ujar Askar dalan pemaparannya. Ia mempertanyakan validitas angka resmi yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif saat ini. “82 juta penerima MPG sampai sekarang tidak tahu datanya dari mana dari mana 82 juta itu muncul,” ungkapnya dengan nada heran.
Lebih lanjut, Askar memaparkan korelasi angka tersebut dengan basis pemilih di pemilu. “Kenapa targetnya 82 juta karena 2029 andai ada 82 juta pemilih menerima makan tiap hari dikasih tiap hari sudah pasti 50% plus 1,” tutur Askar menjabarkan analisis politik ekonominya. Berdasarkan simulasi dan riset yang telah dilakukan, apabila program penanganan stunting ini dilaksanakan secara tepat sasaran (targeted individual), anggaran negara yang dikuras tidak akan membengkak masif. “Kalau dilakukan dengan benar simulasi kami itu hanya 67 triliun per tahun,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Askar juga menyayangkan pelibatan berbagai elemen non-fungsional dalam jalur distribusi logistik, mulai dari aparat hukum, tentara, polisi, hingga ormas-ormas tertentu. Hal inilah yang dinilainya membuat tata kelola exit plan program menjadi rumit dan memiliki konflik kepentingan yang tinggi. “Ini enggak mungkin dilakukan karena ini sudah terlanjur berjalan sudah ada polisi, tentara, ormas SPPI di sana itu kenapa kami bilang hentikan saja,” tegas Askar merekomendasikan penghentian program jika tata kelolanya tidak dibenahi secara total.
Bagaimana kesimpulan akhir dari pandangan MBG Watch ini? Sebagai akademisi dan peneliti yang berpengalaman membedah indikator makro, Askar menutup argumentasinya dengan kritik tajam terhadap metode perumusan regulasi nasional. “Saya ngolah data statistik BPS itu sejak tahun 2014 saya sampai hafal datanya luar dalam tapi ini kebijakan tidak berbasis data,” ucap pria asal Batusangkar, Sumatra Barat itu.
