ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Di tengah dinamika politik nasional yang menghangat menjelang evaluasi dua tahun masa pemerintahan, sikap mendua partai-partai koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan tajam. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengkritik keras partai koalisi pemerintah yang dinilai tidak bernyali pasang badan membela kebijakan presiden dari serangan publik, namun justru sibuk mendesak kepastian posisi PDI Perjuangan (PDIP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut disampaikan Adi dalam sebuah podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang disiarkan pada Kamis, 2 Juli 2026. Menurut Adi, partai koalisi seharusnya bertindak tegas alih-alih terus mempertanyakan status PDIP yang secara resmi telah menyatakan diri sebagai partai penyeimbang.
“Sekalipun PDIP itu mengaku sebagai partai penyeimbang, ya sudah perlakukan PDIP sebagai oposisi,” ungkapnya. Ia menilai, mendesak partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu untuk memilih hitam-putih antara kawan atau lawan adalah hal yang sia-sia karena penyeimbang adalah pilihan politik mereka. “Partai koalisi pemerintahlah yang harus menjustifikasi per hari ini PDIP kawan atau menjadi lawan,” ujar Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Lebih jauh, Adi melihat ada ketakutan sistemik di dalam internal koalisi besar pendukung pemerintah. Ketika program-program mahkota presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) digempur unjuk rasa kritikan masyarakat sipil, partai koalisi justru memilih tiarap karena enggan kehilangan popularitas.
“Jangan lagi ada kesan bahwa presiden itu melawan sendiri para pengkritiknya,” tutur Adi. Krisis loyalitas inilah yang menurutnya membuat ruang publik justru didominasi oleh kelompok kritis dan influencer media sosial, sementara benteng narasi dari partai pendukung pemerintah nyaris tidak terdengar.
Adi menduga, manuver partai koalisi yang belakangan ini serempak menyerang PDIP hanyalah upaya untuk mengalihkan kegagalan mereka dalam menguasai narasi publik. “Teman-teman partai koalisi ini hanya menganggap ya yang disebut sebagai ancaman dalam politik hanya PDIP, padahal yang ngomong tiap hari bukan PDIP,” ucap Adi menambahkan.
Situasi ini memicu spekulasi kuat mengenai perlunya perombakan kabinet (reshuffle) untuk mendisiplinkan partai-partai yang tidak loyal. Adi menyebut bahwa watak parpol di Indonesia memang pragmatis dan selalu ingin melekat pada lingkar kekuasaan demi logistik Pemilu 2029. “Ada kecenderungan di negara kita Bang, partai politik ini enggak bisa jauh dari kekuasaan. Mereka itu rata-rata tidak punya DNA menjadi oposisi,” tegas Adi.
Kendati dalam struktur formal kelembagaan di DPR para elit PDIP tampak melunak demi mengamankan posisi alat kelengkapan dewan, Adi menegaskan gerakan oposisi total secara resmi tidak pernah mewujud secara organik dari partai tersebut. “PDIP oposisi itu kan hanya kelihatan satu-dua orang aja Bang yang speak up ke publik, tapi secara institusional, secara kelembagaan, PDIP enggak oposisi,” tutur Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.
