ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memasuki fase krusial. Pemerintah Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz salah satu chokepoint maritim paling strategis di dunia akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat (AS) bersedia memenuhi dinamika persyaratan yang diajukan oleh Teheran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah sepihak ini menepis harapan publik internasional akan adanya deeskalasi pasca-kesepakatan kerangka perdamaian yang dimediasi oleh Pakistan bulan lalu.
Merujuk pada laporan kantor berita semi-resmi Mehr News, Juru Bicara Angkatan Darat Iran Mohammad Akrami-Nia menyatakan secara lugas bahwa kendali penuh atas jalur logistik global tersebut harus berada di bawah otoritas mutlak Teheran sebagai syarat utama reopening.
Akrami-Nia mengatakan, Washington harus mematuhi ketentuan dalam kesepakatan kerangka perdamaian bulan lalu, menghentikan apa yang disebutnya sebagai tindakan bermusuhan, dan menerima aturan Iran yang mengatur Selat Hormuz. Ia menambahkan bahwa aksi militer AS yang terus berlanjut tidak akan memaksa Iran untuk membuka kembali jalur perairan tersebut.
Adapun pernyataan keras dari petinggi militer Iran ini berhembus di tengah kepulan asap akibat gelombang baru ledakan yang mengguncang beberapa kota di Iran. Di saat yang sama, Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) mengonfirmasi bahwa pihaknya telah meluncurkan operasi serangan tambahan (additional strikes) ke wilayah Iran.
Pihak Pentagon melalui CENTCOM berdalih bahwa operasi militer tersebut bersifat preventif guna melumpuhkan kapabilitas sekuritas Iran yang dinilai mengancam stabilitas navigasi komersial internasional.
CENTCOM mengatakan serangan tersebut menargetkan kemampuan militer Iran yang terkait dengan ancaman terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, yang merupakan jalur penting bagi perdagangan global.
Situasi di lapangan kini terjebak dalam lingkaran setan deterrence effect. Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran terkait Selat Hormuz, dengan pasukan Amerika menyerang Iran. Iran kemudian membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer AS di berbagai wilayah meskipun terdapat kesepakatan kerangka yang dimediasi Pakistan untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan.
Di belahan bumi lain, Washington mencoba memainkan kartu diplomasi ekonomi yang transaksional. Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan mengubah arah kebijakan (policy shift) terkait rencana penarikan retribusi keamanan di selat tersebut. Trump memilih untuk melimpahkan beban finansial tersebut kepada para sekutu kaya mereka di Gulf Cooperation Council (GCC).
Presiden AS Donald Trump mengatakan telah membatalkan rencana memungut tarif sebesar 20 persen untuk setiap kapal yang membawa kargo melalui Selat Hormuz. Sebagai gantinya, sejumlah negara di kawasan Teluk seperti Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi akan mengucurkan investasi dengan “uang yang sangat banyak” di AS.
“Saya pikir hal itu justru lebih baik,” kata Presiden AS kepada wartawan di Kantor Oval Gedung Putih, Selasa (14/7/2026).
“Tidak adil kalau kami harus menjaga selat itu untuk seluruh dunia, untuk China dan yang lainnya. Saya tak mempermasalahkan harus melakukannya untuk China atau untuk yang lainnya, tetapi tak adil kalau kami tidak mendapat imbalan apapun,” ujar Trump.
Manuver investasi ini menjadi antiklimaks dari ancaman unilateral yang dilontarkan Trump sehari sebelumnya, yang sempat membuat pasar energi dan industri perkapalan global komoditas minyak mentah terguncang.
Pada Senin (13/7/2026), Trump mengatakan AS akan kembali memblokade lalu lintas maritim dari dan ke pelabuhan Iran dan mulai memungut tarif sebesar 20 persen dari nilai kargo yang dibawa setiap kapal melalui Selat Hormuz. Pengumuman tarif yang tiba-tiba tersebut dilakukan Trump meski pemerintahannya terus berupaya selama berbulan-bulan memastikan jalur laut yang strategis tersebut terbuka dan mencegah Teheran memungut bea lintas untuk kapal-kapal yang lewat.
Di samping itu, ketidakpastian regulasi yang dipicu oleh AS dan Iran di Selat Hormuz memantik reaksi keras dari Kremlin. Rusia menilai bahwa segala bentuk komersialisasi ataupun pemungutan tarif di wilayah perairan internasional merupakan pelanggaran serius terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan penerapan tarif terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz bertentangan dengan hukum maritim internasional.
“Tidak ada kekurangan usulan yang sedang dibahas. Saya tidak akan menilai relevansi maupun kredibilitas seluruh pernyataan tersebut, terutama karena banyak di antaranya saling bertentangan. Kami berpegang pada pemahaman bahwa penerapan tarif terhadap hak lintas transit di selat internasional bertentangan dengan hukum maritim internasional,” kata Zakharova dalam konferensi pers, Rabu.
Zakharova mengatakan belakangan ini berbagai pernyataan yang saling bertentangan mengenai pelayaran di Selat Hormuz serta kemungkinan pembentukan dana untuk memungut biaya layanan keamanan maritim muncul di berbagai media.
Menurut dia, pernyataan tersebut berasal dari sejumlah negara Teluk, termasuk Iran, Oman, dan Arab Saudi, maupun dari negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat serta sejumlah negara Eropa Barat.
Moskow menegaskan tidak akan tinggal diam jika eskalasi ini mulai mengganggu kepentingan logistik dan kedaulatan ekonomi dalam negeri mereka. Zakharova juga menyatakan perlindungan terhadap armada kapal dagang Rusia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Rusia.
Ia menambahkan, isu tersebut secara rutin diangkat dalam komunikasi dengan negara-negara terkait maupun melalui berbagai organisasi internasional yang menangani bidang kemaritiman.
