ARGUMENRAKYAT.COM, JAKARTA – Nama Fransisca Fanggidae barangkali serupa gema yang diredam dalam narasi besar historiografi nasional. Lembar-lembar buku teks sejarah sekolah tak menyisakan ruang bagi perempuan asal Rote ini. Di bawah kuasa penulisan sejarah yang hegemonik, jejak langkahnya sengaja dikubur, menjadikannya sosok asing bagi generasi pasca-Orde Baru. Padahal, jalannya sejarah Republik ini pernah berkelindan erat dengan suaranya yang lantang di mimbar-mimbar internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lahir di Noelmina, Timor, pada 16 Agustus 1925, Fransisca tumbuh dalam paradoks sosial yang tajam. Sang ayah adalah seorang amtenaar pejabat tinggi birokrasi Hindia Belanda. Kedudukan ini membawa keluarganya masuk dalam lingkaran elite yang berkecukupan, namun di sisi lain memicu sinisme dari lingkungan sekitar. Julukan “Belanda Hitam” kerap dialamatkan kepada mereka, sebuah stempel bagi bumiputera yang dianggap menyeberang ke kubu kolonialis.
Ibunya, seorang perempuan bermarga Mael, membesarkannya di Surabaya dalam lingkungan yang sarat disiplin Barat namun tetap berpijak pada realitas tanah air.
Kemapanan ekonomi tidak lantas membutakan mata Fransisca kecil. Sejak dini, struktur berpikirnya digerakkan oleh kegelisahan sosiologis. Ia kerap tertegun menyaksikan ketimpangan di depan matanya sendiri: mengapa saudara-saudara sebangsanya harus berjalan berjongkok, membungkuk sedalam-dalamnya, dan menundukkan kepala saat melintas di hadapan keluarganya? Pertanyaan-pertanyaan eksistensial inilah yang menjadi benih awal kesadaran kelas dan antikolonialismenya.
Adapun pendidikan kolonial yang layak yang dikecapnya justru menjadi senjata magis untuk membongkar nalar kolonialisme itu sendiri. Ketika Jepang menggantikan Belanda, dinamika intelektual Fransisca kian terasah melalui diskusi-diskusi intensif dengan jejaring pemuda Maluku di Surabaya. Forum-forum informal ini menjadi laboratorium gagasan tempat ia mematangkan konsep kedaulatan bangsa.
Menginjak usia 19 tahun, modal intelektual itu membawanya ke Yogyakarta sebagai delegasi dalam kongres pemuda bersejarah. Peristiwa ini menandai debutnya di panggung politik formal, yang kemudian melahirkan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI) serta Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Fransisca bukan sekadar pemandu sorak; ia adalah konseptor yang bergerak aktif di lini depan.
Ketajaman bicaranya diakui secara luas. Pada Juli 1947, dalam usia 22 tahun, ia diutus ke Praha, Cekoslowakia, untuk menghadiri Festival Pemuda Sedunia Pertama. Misi utamanya jelas: mengabarkan kepada dunia bahwa sebuah negara bernama Indonesia telah lahir dan merdeka. Estafet diplomasinya berlanjut ke Kolkata, India, pada Februari 1948 dalam forum South East Asian Youth & Students Conference. Di hadapan delegasi mancanegara, ia berpidato tanpa tedeng aling-aling mengenai hak penentuan nasib sendiri bangsa Indonesia. Catatan ini menumpangkan nama Fransisca Fanggidae sebagai perempuan pertama Indonesia yang bertindak sebagai juru bicara di forum pemuda internasional.
Sekembalinya ke tanah air, militansinya tidak surut. Bersama kawan-kawan sealiran di Pesindo, ia menginisiasi pembentukan Badan Keputrian Pesindo di Mojokerto. Medan perjuangannya kemudian bergeser ke Madiun, tempat ia mengudara melalui Radio Gelora Pemuda Indonesia di bawah naungan BKPRI. Lewat corong radio tersebut, Fransisca menyiarkan propaganda kemerdekaan dalam bahasa Inggris dan Belanda.
Bagi dinas intelijen Belanda, suaranya di udara dinilai sebagai ancaman ekstremis yang menghasut pemberontakan. Menanggapi tuduhan tersebut, Fransisca memberikan jawaban filosofis yang kokoh: jika kata ‘memberontak’ diartikan sebagai perlawanan terhadap penjajahan, penindasan, dan ketidakadilan, maka mereka memang sedang melawan. Baginya, berdiam diri melihat serdadu NICA mengintimidasi rakyat di desa-desa adalah sebuah bentuk kepalsuan moral.
Memasuki dekade 1950, dinamika organisasi membawanya pada tampuk kepemimpinan Pemuda Rakyat transformasi dari Pesindo. Namun, kesadaran akan regenerasi membuatnya memilih mundur dan beralih menjadi jurnalis paruh waktu di kantor berita Antara. Langkah ini memperluas jejaringnya di dunia pers. Pada tahun 1957, di usia 32 tahun, Fransisca berhasil menduduki kursi parlemen sebagai anggota DPR-GR mewakili fraksi wartawan, sekaligus menempati posisi strategis di Komisi Luar Negeri.
Karier politiknya mencapai puncak ketika ia dipercaya menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan kerap melakukan diplomasi luar negeri. Kedekatan ideologis dan kecakapannya dalam retorika internasional membuat Presiden Soekarno menaruh kepercayaan besar kepadanya. Puncaknya, pada tahun 1964, Fransisca ditunjuk sebagai penasihat sekaligus orang kepercayaan Bung Karno dalam persiapan Konferensi Asia-Afrika II di Aljazair.
Namun, roda nasib berputar kejam dalam semalam. Saat prahara politik meletus di Jakarta pada Oktober 1965, Fransisca sedang berada di Chile sebagai bagian dari delegasi Indonesia dalam Kongres Wartawan Internasional. Berita pembantaian massal dan perburuan politik di tanah air sampai ke telinganya.
Hubungan dekatnya dengan Sukarno, aktivitasnya di Pemuda Rakyat, serta stempel kiri yang mendadak menjadi vonis mati, menutup rapat jalan pulangnya. Fransisca seketika menjadi manusia tanpa kewarganegaraan, seorang eksil yang terlempar dari tanah kelahirannya. Rezim Orde Baru yang naik takhta kemudian menghapus seluruh rekam jejak digital dan literatur namanya dari sejarah resmi negara.
Demi melindungi keselamatan keluarganya di Indonesia agar tidak ikut diburu oleh aparat keamanan, Fransisca mengambil keputusan ekstrem: memutus seluruh komunikasi dan menyembunyikan identitas aslinya. Ia menetap di Nanchang, Tiongkok, selama dua dekade (1965–1985). Dalam masa-masa isolasi yang sunyi itu, ketajaman penanya tidak tumpul. Ia mendokumentasikan pergolakan sosial di sekitarnya melalui tulisan seperti Revolusi Kebudayaan, Mao dari Kacamataku, dan Selamat Tinggal China.
Pada tahun 1985, Fransisca menggeser ruang hidupnya ke Belanda. Di negeri kincir angin ini, gairah aktivismenya kembali menyala. Ia terlibat aktif sebagai anggota Komite Indonesia yang dipimpin oleh sejarawan Prof. Dr. Wertheim, mendirikan Persaudaraan Indonesia, serta menjadi penasihat bagi berbagai organisasi seperti Yayasan Seni Budaya Indonesia, organisasi perempuan Dian, dan Gabriella International Feminist Alliance.
