JAKARTA, ArgumenRakyat.com – Dinamika pemerintahan di penghujung tahun 2025 semakin intens. Presiden Prabowo Subianto hari ini, Minggu (28/12/2025), dilaporkan tengah mematangkan sejumlah agenda strategis nasional yang berfokus pada dua poros utama: pemulihan ekonomi pascabencana dan transformasi birokrasi melalui sistem kerja fleksibel.
Presiden Luncurkan Paket Stimulus Rp24 Triliun
Kabar paling santer dari Istana adalah peluncuran Paket Stimulus Ekonomi Akhir Tahun senilai Rp24 triliun. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah hantaman bencana hidrometeorologi yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera.
Dana raksasa ini dialokasikan untuk:
-
Percepatan Hunian Tetap (Huntap): Pembangunan 15.000 unit rumah bagi pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan fasilitas modern (WiFi dan air bersih).
-
Subsidi Sektor UMKM: Bantuan likuiditas bagi pelaku usaha yang terdampak bencana agar bisa kembali beroperasi di awal 2026.
-
Ketahanan Pangan: Stabilisasi harga bahan pokok menyusul keberhasilan Satgas Pangan menurunkan harga beras pekan ini.
ASN Mulai ‘Work From Anywhere’ (WFA) Besok
Dalam upaya menjaga produktivitas sekaligus mengurangi kemacetan di akhir tahun, pemerintah melalui Kementerian PANRB resmi memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai besok, 29 hingga 31 Desember 2025.
Meskipun bekerja dari rumah atau lokasi fleksibel, pemerintah menekankan tiga poin utama yang tidak boleh ditawar:
-
Layanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
-
Standar kualitas pelayanan tidak boleh menurun.
-
Target kinerja organisasi tetap harus tercapai.
Mutasi Besar-Besaran di Korps Adhyaksa
Di sisi penegakan hukum, Jaksa Agung dilaporkan melakukan mutasi besar-besaran terhadap 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan respons cepat pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK baru-baru ini. Presiden Prabowo secara tegas kembali mengingatkan para penegak hukum untuk menjadi “Jaksa yang berani dan jujur” dalam mengawal aset negara.
Argumen Kita: Politik Bantuan atau Solusi Berkelanjutan?
ArgumenRakyat.com memandang bahwa guyuran stimulus Rp24 triliun ini merupakan langkah “pemadam kebakaran” yang diperlukan. Namun, tantangan sesungguhnya bagi Kabinet Merah Putih adalah bagaimana memastikan dana tersebut tidak bocor di tingkat daerah.
Selain itu, kebijakan WFA ASN harus dibuktikan efektivitasnya. Jangan sampai fleksibilitas kerja ini justru memperlambat birokrasi dalam merespons situasi darurat bencana yang masih berlangsung di lapangan.(**)







![Penetapan Indonesia sebagai Dewan HAM PBB 2026. [Foto: kemlu.go.id]](https://argumenrakyat.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_20260110_160318-e1768216728409-360x200.jpg)

