Bansos Akhir Tahun Cair Besar-Besaran, Pemerintah Guyur Rp8 Juta per KK untuk Korban Bencana

JAKARTA, ArgumenRakyat.com – Menutup kalender tahun 2025, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman bagi masyarakat kelas bawah dan warga terdampak bencana. Hari ini, Minggu (28/12/2025), dilaporkan sejumlah bantuan reguler seperti PKH, BPNT Tahap 4, hingga dana khusus pemulihan bencana mulai mengalir ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bantuan Khusus Korban Bencana Sumatera

Isu sosial yang paling menyedot perhatian adalah langkah progresif Kementerian Sosial dalam menangani penyintas bencana banjir dan gempa di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Pemerintah telah menetapkan skema bantuan pemulihan bencana dengan total mencapai Rp8.050.000 per Kepala Keluarga (KK).

Komponen bantuan tersebut meliputi:

• Dana Isian Rumah: Rp3.000.000 untuk penggantian perabot dasar.

• Dana Tunggu Hunian (DTH): Rp600.000 per bulan bagi warga yang rumahnya rusak berat dan belum memiliki huntara.

• Uang Lauk Pauk: Dialokasikan sekitar Rp15.000 per jiwa setiap harinya.

• Modal Pemulihan Ekonomi: Bantuan stimulan usaha sebesar Rp5.000.000 bagi UMKM terdampak.

PKH dan BPNT Tahap 4 Cair Serentak

Tak hanya bagi korban bencana, KPM reguler di seluruh Indonesia juga menerima “kado” akhir tahun. Berdasarkan pantauan di lapangan, saldo di KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Merah Putih mulai bertambah sejak pagi tadi. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk alokasi tiga bulan terakhir disalurkan secara bersamaan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BSI).

Selain itu, Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp450.000 untuk siswa SD juga dilaporkan sudah bisa dicairkan hari ini guna membantu persiapan semester baru di awal tahun 2026.

Argumen Kita: Tantangan Inklusi dan Transparansi

Meskipun guyuran bantuan ini memberikan napas lega bagi warga, ArgumenRakyat.com mencatat adanya tantangan serius di lapangan. Masalah “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” (DTKS) yang belum sepenuhnya sinkron dengan kondisi riil pascabencana seringkali memicu kecemburuan sosial.

Banyak warga di pelosok Sumatera Barat yang mengeluhkan lambatnya distribusi kartu KKS baru bagi mereka yang kehilangan dokumen saat banjir bandang bulan lalu. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada angka nominal, tetapi juga pada kemudahan akses bagi mereka yang berada di zona merah bencana.

Langkah Sosial Lainnya: Relaksasi Ibadah Haji

Kementerian Agama juga mengeluarkan kebijakan sosial yang humanis hari ini. Para calon jemaah haji yang menjadi korban bencana diberikan relaksasi pelunasan biaya haji serta prioritas keberangkatan, mengingat banyak dari mereka yang kehilangan harta benda akibat bencana hidrometeorologi baru-baru ini.