Argumenrakyat.com | Payakumbuh, 26 Desember 2025
Laju pertumbuhan penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,35 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh, jumlah Penduduk pada periode Desember 2025 mencapai 148,8 ribu jiwa. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat ini tentu berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan, baik di sektor primer, sekunder, maupun tersier.
Dalam lima Tahun terakhir, peran kaum milenial dan Gen Z mengalami peningkatan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya, generasi ini banyak menguasai sektor ekonomi kreatif. Seiring berjalannya waktu, terobosan kaum muda mulai merambah ke sektor ekonomi kuarterner, seperti informasi dan penelitian serta pengembangan (R&D), bahkan hingga ke sektor kuinterner, yaitu jasa layanan profesional berstandar tinggi.
Jurnalis Argumenrakyat.com mencermati bahwa pesatnya perkembangan berbagai sektor ekonomi berjalan beriringan dengan penguasaan teknologi. Di sinilah peran strategis kaum muda dalam mengisi ruang-ruang tersebut. Perubahan zaman tidak dapat dihindari, terutama dalam menghadapi digitalisasi, industrialisasi, dan tuntutan global.
Dalam era digitalisasi, terjadi adopsi berbagai inovasi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), komputasi awan (cloud computing), e-commerce, hingga fintech. Apakah kita mampu mengimbangi perkembangan ini? Jawabannya, bisa. Salah satu caranya adalah dengan mendorong UMKM agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital dan Media Sosial
Pemerintah ikut berperan sebagai regulator, yaitu menjaga stabilitas, menyediakan barang dan jasa publik, mendistribusikan pendapatan, serta menghimpun dana melalui pajak untuk membiayai pengeluaran publik demi kesejahteraan rakyat. Namun demikian, tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah meliputi ketidakpastian regulasi, ketimpangan ekonomi, transformasi ekonomi digital (baik dari sisi infrastruktur maupun literasi), stabilitas makroekonomi, hingga kesejahteraan mikro seperti keberlangsungan UMKM dan daya beli masyarakat.
Seluruh tantangan tersebut membutuhkan kebijakan pimpinan daerah yang responsif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang, melalui strategi seperti hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan investasi.
(Herman R)







![Penetapan Indonesia sebagai Dewan HAM PBB 2026. [Foto: kemlu.go.id]](https://argumenrakyat.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_20260110_160318-e1768216728409-360x200.jpg)

